Raperda Zonasi Pesisir Banten Disebut Sudah Final

  • Whatsapp
Kasubdit Zonasi Daerah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Krisna Samudra memberi keterangan kepada wartawan usai FGD.

REDAKSI24.COM – Usulan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Banten bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan kajian teknis Raperda tersebut yang selanjutnya akan diserahkan ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda.

Selasa, (6/8/2019) Kajian teknis itu berakhir dengan ditandatanganinya berita acara Fokus Group Diskusion (FGD) kesepakatan final RZWP3K di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Bacaan Lainnya

Berbagai polemik disuarakan sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama masyarakat pesisir yang menolak Raperda RZWP3K, dinilai sudah selesai.

“Pemerintah akan tetap melanjutkan Raperda RZWP3K karena dinilai membawa banyak kebaikan bagi masyarakat Banten,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Mukhtabar, usai FGD.

Menurutnya, zona yang menjadi pembahasan, tidak akan mengganggu blok-blok yang sudah ada, seperti jalur nelayan dan jalur tambang. Dia menegaskan, semua zona akan tetap berjalan normal, tidak akan terganggu.

RZWP3K dibuat berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 27/2007 dan Undang-Undang Nomor 1/2014. Dimana Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14, menyebutkan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

“Titik singgung yang diatur dalam RZWP3K ini dimulai dari 100 meter dari air laut yang mengalami pasang tertinggi,” tambah Mukhtabar.

Kasubdit Zonasi Daerah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Krisna Samudra mengaku aneh dengan pernyataan sejumlah pegiat LSM yang menolak RZWP3K. Padahal, kata dia, dalam dokumen yang termaktub di RZWP3K sangat melindungi masyarakat.

“RZWP3K ini sangat menguntungkan masyarakat, terutama para nelayan,” katanya.

Wilayah laut Provinsi Banten, lanjutnya, mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. SDA itu berupa potensi tambang yang bisa diambil untuk berbagai kepentingan pembangunan.

“Titik potensi tambang itu ada di jarak 6 mil lebih. Ini yang kemudian diributkan banyak kalangan yang menolak RZWP3K dengan alasan akan terganggunya wilayah tangkapan nelayan,” katanya.

Secara administratif, zonasi penangkapan ikan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Permen tersebut telah ditetapkan tiga jalur penangkapan ikan yaitu  jalur I yang terdiri dari IA dan IB, jalur II, dan jalur III. Jalur IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; jalur IB meliputi perairan pantai di atas 2 – 4 mil laut; jalur II meliputi perairan di atas 4 – 12 mil laut; dan jalur III meliputi perairan ZEEI dan di atas 12 mil laut.

“Jadi sudah jelas. Kapal-kapal besar dengan kapasitas di atas 10 GT, tidak diperbolehkan masuk ke dalam perairan di bawah 2 mil. Jika kedapatan masuk, terlepas itu kapal tambang atau pencari ikan, sudah masuk ke ranah Pidana, karena secarabotomatis akan mengganggu ruang wilayah lain,” jelasnya.

Secara kajian teknis, lanjutnya, RZWP3K ini sudah selesai dan final. Untuk selanjutnya gubernur akan berkirim surat ke KKP yang menyatakan sudah melakukan FGD final terlampir berita acaranya untuk memproses pasal 33 yang menyatakan, Pemerintah Daerah sudah melakukan teknis RZWP3K sesuai Permen KP no 23 tahun 2016, untuk diproses lebih lanjut.

“Jika pasal ini sudah keluar, nanti akan diproses pembahasan di kamar kedua, DPRD Banten. Di sini akan ada berita acara kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif. Jika berita acara sudah selesai, nanti akan dibawa ke kamar ketiga untuk dievaluasi oleh Kemendagri sesuai Permendagri pasal 13 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, akan selalu bersama masyarakat untuk menolak Raperda RZWP3K. Karena menurut analisanya, isi Raperda ini akan berdampak besar bagi keberlangaungan hidup para nelayan kecil yang hidup di pesisir pantai.

“Saya akan mengajak teman-teman saya di DPRD untuk bersama-sama menolak Raperda ini. Karena setiap Perda yang dirancang DPRD itu sejatinya untuk kebaikan masyarakat,” ungkap Fitron.

Hal senada juga dikatakan Ketua Pansus Raperda RZWP3K Thoni Fathoni Mukson. Toni mengaku masih mengkaji dan akan mendengar masukan-masukan dari masyarakat. Prinsipnya, lanjut Toni, Raperda Zonasi untuk melindungi masyarakat termasuk nelayan. Saran dan masukan dari semua pihak akan diakomodasi oleh pansus.

“Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk kawasan perikanan, pariwisata, dan konservasi. Jadi, Raperda yang sedang dibahas pansus perlu mendapatkan banyak masukan,” paparnya.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat dikonfirmasi mengaku akan mengikuti proses yang sedang berjalan. Jika itu kemudian disetujui DPRD Banten, akan dijalankan. “Inikan amanat undang-undang,” katanya usai membuka acara Karang Taruna Provinsi Banten.

Sementara itu, Kordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Bahari (Amuk Bahari) Banten, April Perlindungan menyatakan, akan terus menyuarakan penolakan terhadap Raperda RZWP3K karena akan mengganggu wilayah tangkap ikan para nelayan.

“Kami ingin Gubernur Banten mendengar aspirasi masyarakat kecil seperti kami ini,” tegasnya.

Dari 34 Provinsi yang ada, 22 Provinsi sudah menerapkan Perda RZWP3K, 12 Provinsi masih dalam kajian dan 2 Provinsi sudah pindah ke kamar kedua. “Target kami tahun ini harus selesai semua guna mengimplementasikan program KKP yakni Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Intinya cepat dan benar sesuai aturan,” tegas Krisna. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.