Rano Karno Minta KONI-KOI Disatukan, Olahraga Hanya Butuh Satu Lembaga Untuk Persatukan Atlet

  • Whatsapp
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Rano Karno.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Komite Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Internasional (KOI) sering kali bertengkar memperebutkan pengaruh kepada para atlet. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih ada tumpang tindih kewenangan pada bidang olahraga.

Oleh karena itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Rano Karno, berpendapat Indonesia butuh satu lembaga olahraga yang sekaligus berperan untuk mempersatukan para atletnya.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan oleh aktor pemeran ‘Si Doel Anak Sekolahan’ itu saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Keolahragaan Nasional bersama dengan Badan Keahlian Dewan (BKD).

BACA JUGA: Ketua Komisi X DPR RI Minta Mendikbud Turun Tangan Atasi Kericuhan PPDB

Dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020), Rano menyampaikan saat ini sudah semestinya kedua lembaga olahraga nasional tersebut disatukan agar tidak terus menerus berbenturan.

“Indonesia memiliki dua komite olahraga yaitu KONI dengan ruang lingkup Nasional dan KOI dengan lingkup Internasional. Namun sering terjadi pertengkaran antara keduanya, karena dua lembaga tersebut membutuhkan atlet. Selalu ada overlapping kewenangan dan tidak mungkin KOI mengirimkan atlet untuk berlaga di event olahraga tanpa adanya KONI,” jelas Rano.

Rano mengatakan seharusnya disepakati dahulu lembaga olahraga di Indonesia seperti apa. Harus ada komite yang mengurus atlet amatir dan komite yang mengurus atlet profesional.

Sementara itu, terkait dengan RUU olahraga, Rano berharap adanya rumusan regulasi olahraga yang dapat diimplementasikan jangka panjang. “Undang-undang lama perihal olahraga harus direvisi, dikarenakan saat ini perkembangan dunia olahraga di nasional maupun di dunia sudah sangat berkembang pesat,” katanya.

BACA JUGA: Anggota DPR RI Ananta Wahana Sosialisasikan 4 Pilar, Membumikan Pancasila Hingga Tekankan Gotong Royong

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang keolahragaan nasional sudah berjalan 15 tahun. Perlu adanya perancangan yang agak panjang agar semua target di bidang olahraga tercapai, karena perkembangan olahraga dunia sudah berubah total.

Namun, legislator dapil Banten III itu menyayangkan di Indonesia sendiri olahraga belum menjadi profesi. “Kita lihat saja di luar negeri, untuk menjadi petenis profesional, atletnya sudah berlatih sejak usia dini. Hal itu karena mereka sadar masa keemasan atlet itu tidak pernah lebih dari usia 30 tahun. Sedangkan di Indonesia olahraga hanya dipandang sebagai latihan tubuh saja dan tidak dipandang sebagai kegiatan profesional,” pungkas Rano. (Agung/Aan).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.