Ragam Institute Minta Presiden Jokowi Tidak Bubarkan Komnas Lansia

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Di tengah merebak isu penghapusan sejumlah lembaga negara yang diisyaratkan Presiden Jokowi belum lama ini, pemerintah diminta agar jangan membubarkan Komnas Lansia. Pasalnya, selain jumlahnya kian meningkat, pemasalahan lanjut usia (lansia) juga semakin kompleks.

Para penggiat di  lembaga penelitian dan pendidikan Ragam Institute secara tegas meminta Komisi Nasional (Komna) Lansia tidak dihapus. “Berdasarkan data perhitungan WHO disebutkan pada nanti 2050 jumlah lansia di Indonesia akan mencapai 80 juta atau 25 persen dari total penduduk sehingga memungkinkan persoalan lanjut usia semakin kompleks,” ujar Ketua Ragam Institute Yossa Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Bacaan Lainnya

Karenanya, dibutuhkan penangan sungguh-sungguh untuk dapat membantu penyelesaian permasalahan lansia tersebut. Hal ini memerlukan pengawasan terhadap program-program dan kebijakan pemenuhan serta  perlindungan hak-hak lansia di berbagai lembaga, baik pusat maupun daerah sekaligus pentingnya koordinasi dengan Komisi Lansia  di daerah yang saat ini sudah ada.

Dalam kaitan itu, menurut Yossa, rencana pembubaran Komnas Lansia oleh pemerintah lantaran dinilai tidak efektif,  dikhawatirkan akan sangat menghambat penanganan lansia di tengah kemungkinan Indonesia menghadapi aging population (penuaan penduduk). “Tentu dikaitkan dengan persoalan-persoalan ini, kami keberatan jika pemerintah berencana membubarkan Komnas Lansia,”tegasnya.

Sebaliknya Ragam Institute mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih besar kepada Komnas Lansia mengingat selama ini tidak banyak mendapatkan dukungan. “Jadi kalau misalnya selama ini dianggap tidak efektif karena memang tidak ada dukungan dari pemerintah, terutama dukungan anggaran,”tuturnya.

Yossa mengatakan lembaganya siap berdialog serta melakukan kajian komprehensif dengan fokus terhadap tantangan Komnas Lansia dan peran pentingnya ke depan.

Pada bagian lain dia menyebutkan, saat ini sudah disusun RUU Kesejateraan Lansia sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. RUU tersebut disusun dengan terlebih dahulu melalui kajian akademis dan dikoordinasikan oleh DPD RI pada 2019. RUU itu menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dan memuat klausul tentang pentingnya pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia.

Diharapkan klausul itu lebih menguatkan kewenangan dan mandat Komnas Lansia yang saat ini hanya diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres), tepatnya melalui Kepres No. 50 Tahun 2004.
(Katriana/Ant/Jaya)

Pos terkait