PUPR Provinsi Banten Akan Polisikan Pungli di Situ Cipondoh 

oleh -
Papan pemberitahuan aset milik Provinsi Banten.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, akan melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan kepada para pedagang di kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang, Banten ke polisi. 

Laporan iu akan dilakukan setelah penyelidikan DPUPR Provinsi Banten, menemukan bukti yang dibutuhkan.

Pelaksana Tugas Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Mazran menjelaskan informasi dugaan pungli kepada para pedagang telah diterima, foto surat selebaran pungli yang diduga dilakukan oknum juga telah dipegang. Tidak sampai di situ, pihaknya saat ini telah melakukan investigasi dan penyelidikan, untuk memastikan kebenaran dari dugaan tersebut.

“kami akan laporkan. Nanti akan kita koordinasikan ke arah penyidikan, nanti kami minta arahan dari pimpinan dahulu kondisi ini,” jelasnya saat dihubungi Redaksi24.com, Selasa (4/1/2021).

BACA JUGA: Pemprov Banten Minta Pedagang Situ Cipondoh Kosongkan Lahan

Arlan mengatakan penyelidikan yang dilakukan belum menemukan jumlah oknum yang meminta uang sewa lahan ke para pedagang, dan ia memastikan kalau pungli tersebut akan ditindaklanjuti. “Itu belum (oknum pungli), kita nanti coba koordinasi. Kalau pembiaran juga kita disalahkan nanti, nanti kita akan coba investigasi dan akan kita laporkan,” ujarnya.

Menurut Arlan, bukti fisik berupa selebaran itu ditelusuri untuk memastikan kebenarannya, dan ia juga akan menurunkan petugas untuk melakukan investigasi ke para pedagang dan masyarakat setempat. “Kalau sudah ada bukti bukti kita akan laporkan ke kepolisian, karena ini pelanggaran, jatuhnya penyerobotan,” katanya.

Arlan mengaku surat pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat yang menduduki lahan di kawasan Situ Cipondoh, telah dilayangkan beberapa waktu lalu. Selain untuk penataan kembali Situ Cipondoh, pengosongan lahan tersebut dalam rangka pengamanan aset milik Provinsi Banten sesuai dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Serta menghindari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah yang memanfaatkan,” pungkasnya. (Candra/Aan).

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.