PT BGD sebagai BUMD Belum Pernah Sumbang Deviden Bagi Pemprov Banten

  • Whatsapp
BUMD Banten
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat (paling kanan) mendorong Pemprov Banten melakukan penguatan terhadap BUMD PT BGD.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten harus segera mengambil langkah dalam upaya penguatan posisi keberadaan BUMD PT Banten Global Development (BGD) yang banyak mengelola keuangan daerah. Namun hingga kini Pemprov Banten belum mendapat keuntungan atau deviden yang jelas dari pengelolaan BUMD tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat mengatakan, banyak uang daerah yang dikelola BGD untuk sektor investasi, salah satunya kepada Bank BJB Syariah dan juga untuk penyertaan modal Bank Banten.

Bacaan Lainnya

“Di BJB Syariah, Pemprov Banten melalui BGD memiliki investasi saham sebesar Rp14 miliar, namun Pemprov Banten tidak pernah mendapat deviden setiap tahunnya,” ujar Ade saat mengikuti kegiatan diskusi, Senin (22/6/2020).

Setelah dilakukan analisa, lanjut Ade, Bank BJB Syariah hingga sekarang ternyata masih mengalami kerugian setiap tahunnya sekitar Rp753 miliar. Meskipun dari hasil usahanya, BJB Syariah setiap tahunnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15 miliar. Namun keuntungan itu bukan keuntungan produktif, karena sudah terpakai habis untuk menutupi kerugian.

“Jadi nilai investasi Rp14 miliar itu, tidak ada artinya. Butuh waktu sekitar 50 tahun lagi untuk mendapatkan deviden dari Bank BJB Syariah,” ujarnya.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lebak itu menambahkan, jika tidak bisa menghasilkan deviden, lebih baik BGD menarik modal di Bjb Syariah dan dialokasikan untuk menyehatkan Bank Banten. Namun sepertinya hal itu tidak bisa dilakukan, mengingat seluruh jajaran direksi BGD hingga kini masih dijabat Plt.

“Menurut aturan, kebijakan itu tidak bisa dilakukan Plt, harus pejabat definitif. Kami lebih setuju menguatkan BGD daripada membubarkannya, karena ada banyak uang masyarakat Banten yang harus diselamatkan,” tegasnya.

Ade melanjutkan, pihaknya sudah berkali-kali melakukan diskusi bersama Sekda dan BPKAD dan tidak jarang terjadi perdebatan panjang dengan BGD terkait pengelolaan usaha dari keuangan daerah.

Tapi, menurut Ade, dari berbagai solusi yang ditawarkan, tidak ada satupun yang ditindaklanjuti direksi BGD. Contohnya, kata Ade, terkait usulan Perda pemisahan antara BGD dengan Pemprov Banten. Usulan itu, menurut Ade, sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya.

“Jika Pemprov tetap menginginkan Bank Banten berada di bawah BGD, saya ingin Pemprov menguatkan BGD-nya dulu. BGD harus kuat, supaya manajemen yang dilakukan terhadap perusahaan dibawahnya profesional dan baik. Masa dari 12 juta masyarakat Banten tidak ada satupun yang bisa mengurus BGD,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Kamar Dagang (Kadin) Kota Serang, Ibnu Nurul Ibadurrahman mengatakan, seluruh pengusaha yang menggunakan Bank Banten sangat merasa dirugikan dari pemindahan RKUD. Untuk itu, Pemprov Banten diminta untuk membereskan salah urus dalam penanganan Bank Banten ini.

Salah urus itu, lanjut Ibnu, antara lain penyertaan modal dari Pemprov Banten tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui BUMD PT BGD. “Akibatnya, Pemprov Banten tidak bisa melakukan intervensi langsung ketika Bank Banten mengalami persoalan,” katanya.

Ibnu melanjutkan, cara meluruskannya adalah Pemprov dan DPRD Banten membuat Perda tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten sebagai bank milik Pemprov Banten. Perda itu memungkinkan Pemprov Banten melakukan langsung penyertaan modal, tanpa perlu melalui PT BGD.

“Deviden yang diterima juga nanti langsung masuk ke Kasda secara resmi dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan Pemprov Banten,” katanya.

Selain itu, Ibnu juga meminta Pemprov Banten untuk mengganti seluruh anggota dewan direksi dan dewan komisaris Bank Banten. Sebab kisruh atau polemik Bank Banten yang mengemuka menunjukan ketidakmampuan dewan komisaris dan dewan direksi dalam mengelola sebuah bank.

“Menurut laporan keuangan yang dikirim Bank Banten ke OJK, sejak namanya diganti dari Bank Pundi ke Bank Banten, bank ini selalu menderita kerugian, tidak pernah membukukan keuntungan. Bank Banten tidak pernah memberikan deviden atau keuntungan kepada Pemprov Banten,” tandasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.