PT BGD Ragukan Laporan Keuangan, Pansus Bank Banten DPRD Banten Berbeda Sikap

  • Whatsapp
RUPS Bank Banten
PT BGD sempat meragukan laporan keuangan Bank Banten pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jumat (17/7/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pascahasil laporan keuangan Bank Banten dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2020 ditolak PT Banten Global Developmen (BGD), sikap anggota Pansus Raperda penambahan modal Bank Banten DRPD Banten terbelah.

Sebagian ada yang ingin tetap melanjutkan pembahasan penyelamatan dan penyehatan Bank Banten, sementara sebagian lagi memilih untuk memberhentikan pembahasan penyelamatan ini. Pansus menilai, segala upaya yang telah dan sedang dilakukannya saat ini tidak mendapat respon positif dari PT BGD selaku kepanjangtantangan dari Pemprov Banten.

Bacaan Lainnya

“Makanya kami sangat kecewa dengan keputusan PT BGD yang menolak laporan keuangan Bank Banten kemarin, dengan alasan meragukan dan mempertanyakan kinerja Bank Banten selama ini, padahal sekarang kami semua sedang maraton untuk proses penyelamatan Bank Banten,” kata salah satu sumber di DPRD Banten, kemarin.

Ia menambahkan, sejak keputusan rapat paripurna DPRD Banten beberapa waktu lalu yang memutuskan pembahasan terkait Bank Banten ini Pansus-nya diserahkan kepada komisi III,  Pansus terlihat langsung bekerja maraton, baik dengan mitra komisi, terutama BGD dan Bank Banten, maupun lembaga terkait lainnya di tataran pusat seperti LPS dan juga OJK.

BACA JUGA: Gelar RUPS, PT BGD Ragukan Laporan Keuangan Bank Banten

“Jika penolakan ini dilanjutkan, maka proses penyelamatan Bank Banten akan mundur melewati batas waktu yang ditentukan OJK, 21 Juli 2020,” kata sumber tadi lagi.

Pada tanggal 17 Juni 2019, OJK memberikan surat warning kepada Bank Banten dengan nomor SR-83/PB.13/2019 terkait penetapan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI). Penetapan itu diberikan OJK berdasarkan hasil pemantauan sejak 2017, kinerja Bank Banten tidak mengalami peningkatan perbaikan secara signifikan.

Yang ada justru terus mengalami peningkatan kerugian pada tahun berjalan. Selain itu juga belum terealisasinya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan data warehouse, pengecekan atas hari tunggakan (DPD) pada Bank Banten, serta histori mutasi rekening pembayaran angsuran kredit debitur terakhir, maka OJK memutuskan rasio NPL Bank Banten berada pada posisi di atas normal, yakni berada di atas 5 persen.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.03/2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, maka Bank Banten ditetapkan sebagai statusnya menjadi BDPI sampai jangka waktu satu tahun kedepan.

“Kami sering memberikan rekomendasi kepada Pemprov Banten agar segera memberikan penyertaan modal, namun tidak pernah dilaksanakan. Padahal, rekomendasi kami itu sudah berdasarkan hasil pertimbangan berbagai hal, termasuk dampak yang dialami jika rekomendasi tersebut tidak dilakukan,” kata Kepala Departemen Pengawasan Bank I OJK, Hizbullah beberapa waktu lalu ketika dikonfirmasi.

BACA JUGA: DPRD Kebut Perda Penambahan Penyertaan Modal Bank Banten dan KUAPPAS

OJK kemudian meningkatkan status Bank Banten menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) pada tanggal 22 April 2020, salah satu faktornya karena Pemprov Banten melakukan pemindahan RKUD-nya ke Bank BJB sehari sebelumnya.

Bank dalam pengawasan ini mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya karena berdasarkan penilaian OJK, Bank Banten mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.

Dalam POJK tersebut, Pemprov Banten diberi waktu tiga bulan untuk menyelamatkan Bank Banten, yang jatuh temponya pada tanggal 21 Juli 2020 besok. Jika dalam waktu tersebut Pemprov, DPRD, BGD serta jajaran direksi Bank Banten tidak bisa menyelamatkan Bank Banten, maka seluruh aset yang ada didalamnya akan masuk ke dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini dinyatakan failit, yang tentunya banyak konsekuensi yang akan dialami stakeholder terkait di atas, termasuk konsekuensi hukum.

BACA JUGA: DPRD Kebut Perda Penambahan Penyertaan Modal Bank Banten dan KUAPPAS

Untuk itu, pada hari Rabu (15/7/2020) kemarin, Pansus di komisi III mulai merancang terkait judul dan isi draf Raperda penambahan modal untuk Bank Banten bersama TAPD, kepala BPKAD Provinsi Banten, Biro Hukum serta direksi Bank Banten. Pihak BGD juga turut diundang, namun kabarnya tidak hadir.

Setelah hampir enam jam berdiskusi, rancangan draf itu akhirnya bisa diselesaikan dengan judul Penambahan Penyertaan Modal Untuk Bank Banten. “Akan tetapi terkait dengan klausul Raperda ini sebagai pengganti Perda nomor 5 tahun 2013, belum muncul dalam pasal draf Raperda yang baru ini,” kata Ketua Pansus Bank Banten, Gembong R Sumedi.

Keesokan harinya, Kamis (16/7/2020) draf Raperda tersebut dikirimkan ke Kemendagri dan OJK. Namun kedua lembaga tersebut memberikan evaluasi beberapa catatan penting kepada Pemprov Banten dan juga Pansus, dari Kemendagri, catatan yang diberikan berupa anjuran perubahan judul Raperda menjadi Perda Penyertaan Modal Bank Banten atas Perubahan Perda nomor 5 tahun 2013.

Namun perubahan tersebut dalam kacamata DPRD Banten tidak bisa dilaksanakan, karena jika diubah seperti itu draf judul Raperda-nya, maka Pemprov Banten mempunyai kewajiban membayarkan sisa kekurangan amanah Perda yang lama itu, sekitar Rp335 miliar kepada Bank Banten.

BACA JUGA: Peluang Marger Bank Banten ke BJB Masih Terbuka

Pada hari yang sama juga dilakukan Rakor antara Pansus bersama Pemprov Banten, BGD, Bank Banten, LPS dan OJK. Namun sayang, rakor tersebut tidak menuai hasil alias deadlock, karena dari OJK tidak hadir.

Malam harinya, ketika komisi III DPRD Banten melakukan kunjungan kerja ke Lampung, mereka menyempatkan untuk melakukan rapat virtual bersama OJK sampai pukul 02.00 WIB dini hari. Dari rapat virtual tersebut OJK memberikan catatan agar Pemprov serta Pansus DPRD Banten agar tidak hanya melakukan upaya penyelamatan dan penyehatan, tetapi juga memberikan penjelasan secara teknis proses pengembangan usaha Bank Banten kedepannya di dalam draf Raperda yang baru ini.

“Makanya DPRD dan Pansus merasa kecewa terkait sikap penolakan laporan keuangan Bank Banten oleh PT BGD tersebut. Kami sedang berupaya menyelematkan, tapi malah dibuat mundur,” kata Gembong.

Setelah adanya perdebatan sengit terkait dengan penolakan laporan keuangan Bank Banten tersebut, berdasarkan berbagai pertimbangan akhirnya PT BGD dengan terpaksa menerima laporan keuangan Bank Banten. “Informasi yang saya terima, PT BGD akhirnya menerima laporan keuangannya,” imbuhnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.