Proyeksi APBD Pandeglang 2020 Terkesan Copy Paste

  • Whatsapp
apbd pandeglang 2020
Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita menyampaikan nota keuangan APBD TA 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah bersama DPRD Pandeglang, menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pandeglang Tahun Anggaran 2020, di ruang paripurna DPRD Pandeglang, Senin (11/11/2019).

Dalam paripuran tersebut, Pemkab Pandeglang memproyeksikan nilai APBD Pandeglang tahun 2020 sekitar Rp1,6 triliun. Penyampaian nota yang dibacakan langsung Bupati Pandeglang, Irna Narulita, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp230 miliar, dana perimbangan dari pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp160 miliar.

Bacaan Lainnya

Akan tetapi, rincian dana perimbangan yang disusun itu Pemkab Pandeglang, tidak menyertakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun Pemkab hanya mencantumkan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,2 triliun dan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp75 miliar.

Diketahui dari rincian penyusunan anggaran yang dilakukan Pemkab Pandeglang, seperti mengutip angka yang sama dengan APBD TA 2019. Sehingga, Pemkab terkesan copy paste dalam penyusunan proyeksi anggaran untuk tahun 2020.

Ditemui usai menghadiri rapat paripurna, Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita mengaku, jika sebagian proyeksi sumber pendapatan itu merupakan hasil salin tempel. Namun ia menilai, hal itu adalah sesuatu hal yang wajar.

“Memang tiap tahun begitu, tapi belum semuanya masuk. Jika semua sudah masuk transfer dari pusat, DAK nya sudah final belum? Saat ini masih rilis bentuknya di menteri keuangan, belum menjadi peraturan,” ungkap Irna.

BACA JUGA:

. Dana Hibah Minim, Bawaslu Pandeglang Pangkas Kegiatan Sosialisasi Pilkada

. Pemkab Pandeglang Didesak Tutup Tempat Hiburan Malam

. Berkeliaran Saat Jam Kerja, Belasan ASN Pandeglang Terjaring Razia

Dijelaskannya, proyeksi penerimaan pendapatan yang disampaikan itu masih bersifat sementara, karena masih mengacu pada dokumen KUA PPAS yang disepakati bersama. Jika untuk pendapatan, kata Irna, itu namanya proyeksi.

“Bantuan Keuangan (Bankeu) juga belum bisa kami masukan, karena SK-nya dari Gubernur Banten belum keluar,” katanya.

Menurutnya, proyeksi itu dipastikan akan mengalami penyesuaian kembali dengan beberapa asumsi yang berkembang. Terutama penyesuaian terhadap alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2020. Diakuinya, dalam implementasi APBD 2020 akan diterapkan secara transparan.

“Transfer dari pusat belum masuk semua. Jadi nanti dikalkulasikan lagi, sehingga nanti akan ada pembahasan lebih mendalam. Jadi bukan copy paste, karena memang semuanya belum final,” imbuhnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.