Proyek Pelabuhan Warnasari Cilegon Terhambat Raperda Zonasi Pesisir

  • Whatsapp
Proyek Pelabuhan Warnasari Cilegon
Ilustrasi Proyek Pelabuhan Warnasari Cilegon

REDAKSI24.COM – Proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari yang tengah digarap PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) milik Pemkot Cilegon, saat ini masih terkendala. Pasalnya, Pemprov Banten merekomendasikan proyek tersebut baru bisa dilanjutkan setelah Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) rampung.

Saat ini, Raperda RZWP3K masih dalam tahapan pembahasan di DPRD Banten. Raperda ini ditargetkan rampung akhir tahun 2019. Pemprov Banten saat ini juga sudah membuat area-area kewenangan laut dari nol mil hingga 12 mil.

Bacaan Lainnya

“Pembangunan pelabuhan di Cilegon harus menunggu Perda RZWP3K dulu,” kata Sekda Banten Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (27/8/2019).

Sementara, Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengatakan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sudah melayangkan surat untuk memperoleh surat rekomendasi sesuai RZWP3K.

Namun berdasarkan rekomendasi Pemrov Banten, pembangunan pelabuhan harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K menjadi Perda. Padahal menurut Edi, pembangunan pelabuhan Warnasari tidak ada masalah dan sudah sesuai RZWP3K.

Sekda Provinsi Banten
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Almukhtabar.

“Saya minta gubernur merekomendasikan sebelum Perdanya selesai (pembangunan Pelabuhan Warnasari) bisa jalan, supaya bisa percepat,” katanya.

BACA JUGA:

. Soal Raperda Zonasi Pesisir, Ratusan Nelayan Datangi Lagi DPRD Banten

. Raperda Zonasi Pesisir Banten Disebut Sudah Final

. Nelayan Tagih Janji Gubernur Banten

Dihubungi terpisah, anggota Pansus Raperda RZWP3K, Muhammad Nawa Said Dimyati mengatakan, proses final Raperda RZWP3K tidak bisa dilakukan anggota dewan periode sat ini (2014-2019), mengingat masa baktinya hanya tinggal beberapa hari.

“Saya pesimis Raperda bisa dirampungkan anggota dewan lama. Kemungkinan besar akan kembali dibahas anggota dewan yang baru,” katanya.

Terkait pengesahan finalnya, politisi Demokrat itu tidak bisa memastikan kapan waktunya, mengingat jika pembahasannya dilakukan anggota dewan yang baru, semua prosesnya akan kembali dari awal, termasuk pembentukan Pansus.

“Jika diteruskan di DPRD 2019-2024, akan diulang dari awal. Begitu proses politiknya,” ujarnya.

DPRD, baru bisa bekerja maksimal setelah 14 hari pasca dilantik. Artinya bisa saja sebelum tahun 2020, Raperda RZWP3K sudah diselesaikan. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.