Provinsi Kepri Tunda Pilkades Serentak Tahun 2021 Karena Kondisi Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Penjabat gubernur kepri bahtiar menyatakan pilkades serentak ditunda karena kondisi pandemi covid-19
Penjabat Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, di Tanjungpinang, Sabtu, menyatakan, Pilkades Serentak 2020 di seluruh Provinsi Kepri ditunda tahun 2021 karena situasi pandemi Covid-19.

TANJUNGPINANG, REDAKSI24.COM– Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Kepri (Kepulauan Riau), Bahtiar Baharuddin, menyatakan, pemilihan kepala desa (pilkades) serentak  di 38 desa di provinsi setempat ditunda tahun 2021 karena kondisi pandemi Covid-19.

Bahtiar di Tanjungpinang, Kepri, Sabtu merincikan 38 desa ini tersebar di empat kabupaten, yakni di Kabupaten Lingga 19 desa, Kabupaten Natuna  8 desa, Karimun 9 desa dan Bintan 2 desa

Bacaan Lainnya

Kata Bahtiar, keputusan pilkades serentak ditunda tersebut berdasarkan instruksi Mendagri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pilkades yang tertunda di 2020, untuk bisa dilanjutkan di tahun 2021.

“Pak Mendagri minta digelar setelah pilkada serentak 2020, karena beliau menilai pilkades serentak ini belum dilengkapi dengan aturan yang bisa mengikat untuk pelaksanaan protokol Covid-19 seperti halnya pada Pilkada. Sehingga khawatir menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19,” jelas Bahtiar yang juga menjabat Dirje Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.

BACA JUGA:Pemkab Bogor Tetap Gelar Pilkades Serentak Saat Pandemi

Menurutnya, pelaksanaan pilkades ini digelar secara tersendiri, tidak sama dengan Pilkada. Namun Pilkades serentak juga harus menerapkan protokol kesehatan dan aturan itu bisa mengadopsi PKPU Nomor 13 tentang protokol kesehatan (prokes).

“Hal yang wajib saat pelaksanaan pilkades ini menerapkan prokes. Untuk alat kesehatannya juga dianggarkan tersendiri, bisa menggunakan anggaran dana desa,” ujarnya.

Bahtiar menekankan dinas terkait di Provinsi Kepri untuk mengkomunikasikan kedisiplinan prokes, termasuk pemanfaatan dana desa untuk pembelian alat pelindung diri (APD).

“Ya masih ada waktu, segera buat surat untuk desa-desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desanya. Tentang alat kesehatan dan APD tentu harus sesuai dengan ketentuan yang ada,”pungkas Bahtiar.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.