Protes Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Tangerang Kembali Blokade Jalan

oleh -
Protes Pernyataan Gubernur Banten, Buruh Tangerang Kembali Blokade Jalan UMK 2022
Sekitar pukul 14.00 WIB, barisan massa buruh sudah berkumpul di lampu merah Jalan Raya Serang, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Aksi unjukrasa buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttar) kembali blokade jalan menuntut Gubernur Banten merevisi SK UMK Tahun 2022.

Pantauan Redaksi24.com, sekitar pukul 14.00 WIB, barisan massa buruh sudah berkumpul di lampu merah Jalan Raya Serang, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sementara petugas kepolisian nampak berbaris mengawal aksi unjukrasa buruh.

Koordinator Satu Alttar, Hadi Murdianto mengatakan, aksi hari ini merupakan kesepakatan dari para pimpinan serikat buruh untuk terus memperjuangkan kenaikkan UMK 2022. Buruh juga akan terus melakukan upaya perlawanan sampai tuntutannya terpenuhi.

“Kami akan terus lakukan upaya perlawanan tanpa henti, segala pola akan kami atur agar hati Gubernur Banten terbuka,” ujar Hadi saat aksi buruh, Jumat, (10/12/2021).

BACA JUGA: Buruh Desak Wahidin Halim Mundur dari Gubernur Banten

Menurut Hadi, aksi menutup jalan dimulai dari depan lampu merah Tigaraksa menuju gerbang Tol Balaraja Barat dengan tujuan aspirasi buruh dapat didengar Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk segera merevisi SK UMK Tahun 2022.

“Aksi hari ini juga dilengkapi poster agar Pemerintah Banten dan juga pemerintah pusat tahu jeritan hati para buruh,” imbuhnya.

Selain itu, kata Hadi, buruh meminta Gubernur Banten untuk mengkaji kembali kebijakannya dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten yang saat ini semakin melemah akibat dampak COVID-19.

“Wahidin Halim sebagai kepala daerah jangan berkeras hati, kami minta dikaji kembali keputusan UMK Tahun 2022,” ujarnya lagi.

BACA JUGA: UMK Tidak Naik, Ribuan Buruh Tangerang Mogok hingga Blokade Jalan 

Sementara itu, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi menyebut Gubernur Banten tidak salah dari sisi regulasi

karena mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

“Tetapi gubernur seharusnya masih bisa memutuskan UMK di luar dari ketentuan peraturan saat ini. Itu yang diinginkan buruh. Karena faktanya terdapat kesepakatan pada forum LKS Tripartit Provinsi Banten, semua pihak sepakat upah harus naik 5.4%,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC KSPI Tangerang 2, Rustam Efendi mengatakan, buruh melakukan aksi jalan kaki atau long march dari lampu merah jalan baru Tigaraksa sampai pintu Tol Balaraja Timur sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Banten.

“Kita aksi jalan kaki dari lampu merah Tigaraksa sampai depan pintu tol Balaraja timur, sambil membawa tulisan yang mengecam Gubernur Banten,” ujar Rustam Efendi.

Terlihat berbagai tulisan yang mencibir Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten, diantaranya, “Kenaikan UMK kalah sama minyak goreng”, SK-mu nggak ngotak bro! Dan tulisan bernada kecaman lainnya.(Burhan/Deri/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.