Program Jamsosratu Dinsos Banten Jadi Temuan BPK RI

  • Whatsapp
jamsosratu Banten
Warga antre untuk mendapatkan dana sosial dari program Jamsosratu Dinsos Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Dua kegiatan program Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu) tahun anggaran 2019 pada Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Temuan pertama terkait dengan anggaran pendamping Jamsosratu sebesar Rp8,7 miliar dan temuan kedua terkait anggaran Jamsosratu sendiri sebesar Rp85,8 miliar. Dalam dokumen Laporan Hasil Keuangan (LHP) BPK atas keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2019, belanja pendamping Jamsosratu terserap sepenuhnya 100 persen oleh 342 pendamping Jamsosratu yang terdiri dari 330 orang pendamping dan 12 orang operator.

Bacaan Lainnya

Perbulan masing-masing pendamping mendapatkan honor Rp1,5 juta, sedangkan untuk operator masing-masing Rp2 juta perbulan. Akan tetapi, dalam review dokumen dan hasil wawancara BPK, pelaksanaan kegiatan itu belum ada perumusan indikator dan pengukuran kinerja jasa pendamping yang memadai.

Dinsos juga tidak memanfaatkan tenaga pendamping untuk mengevaluasi program jamsosratu dan laporan bulanan dan laporan akhir tenaga pendamping tidak mencerminkan monitoring kinerja jasa pendamping.

Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Budi Darma mengaku, dalam proses pendataan warga penerima Jamsosratu sudah dilakukan secara maksimal. “Jadi bukan ga maksimal, karena data itu hasil pendampingan terhadap yang bersangkutan. Kalau masih layak kami berikan, kalau tidak, kami hentikan,” katanya, Jumat (29/5/2020).

Selain itu, dalam dokumen temuan BPK itu juga dituliskan hasil review atas laporan bulanan tenaga pendamping dan penyebaran kuesioner menunjukan isi laporan memiliki kecenderungan seragam bagi sebagian besar tenaga pendamping. Laporan bulanan tersebut berisi salinan juknis jaminan sosial keluarga dan tiap-tiap tenaga pendamping hanya mengganti nama bulan pada laporannya.

“Bukan sama semua, tapi memang ada beberapa penerima yang sama. Kalau sudah mampu, pasti akan kita hentikan,” katanya.

Selain itu, ditemukan pula operator dan korkab yang membuat laporan bulanan lengkap sebanyak 195 orang, 21 tenaga pendamping tidak memberikan laporan bulanan dan 126 tenaga pendamping tidak memberikan laporan secara lengkap.

Sedangkan temuan pada kegiatan Jamsosratu dengan anggaran sebesar Rp85,8 miliar dikarenakan terdapat penerima Jamsosratu terus menerus sejak tahun 2013 hingga 2019 dan penetapan besaran uang Jamsosratu tidak didukung kajian memadai.

“Kami selalu melakukan review terkait hal ini, melalui tenaga pendamping. Jika masyarakat sudah dianggap mampu, tentu kami akan hentikan bantuannya,” jelasnya.

Selanjutnya, daftar penerima dan besaran uang Jamsosratu tidak ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, penganggaran Jamsosratu pada APBD Perubahan tidak diajukan melalui aplikasi eHibahbansos. Terakhir, BPK menilai, pengawasan atas pertanggungjawaban penggunaan bansos belum memadai. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.