Program BPNT di Lebak Bermasalah, DPRD Janji Menyelesaikannya

  • Whatsapp
Program BPNT di Lebak
Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meringankan beban ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang notabenenya merupakan masyarakat kurang mampu menuai berbagai polemik.

Khususnya di Kabupaten Lebak, selain penyaluran bantuan tersebut ke suplier telat, juga banyak bermunculan e-Warong ‘Gaib’. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak terkait untuk menguraikan benang kusut dari program sembako tersebut.

Bacaan Lainnya

” Ini telah menjadi pokok perhatian kami sebagai wakil rakyat. Tentunya, kami akan mengevaluasi program bantuan tersebut, sehingga KPM dapat menikmati apa yang telah menjadi haknya,” kata Dindin kepada Redaksi24.com, Selasa (24/3/2020).

Ia menuturkan, sejak awal dirinya memiliki komitmen dalam mengurai benang kusut program sembako atau BPNT di Lebak. Bahkan, pimpinan Dewan telah melakukan memonitor terhadap berbagai pemberitaan di media massa dan mengadvokasi langsung melalui kegiatan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Komisi III DPRD Lebak.

” Tujuannya Dewan ingin memastikan program sembako dapat menenuhi kriteria 6T, yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. Terpenting pendistribusian dan pengadaan bahan pokok tidak merugikan keluarga penerima manfaat,” tuturnya.

BACA JUGA:

Gara-Gara Tidak Punya E-KTP, Warga Miskin di Lebak Tidak Dapat BPNT

Dinsos Banten Monitoring Penyaluran BPNT Lebak Agar Tepat Sasaran

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, DPRD Lebak sendiri telah melakukan beberapa tahapan untuk menyelesaikan kisruh mengenai program BPNT tersebut, yakni dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Lebak dengan para pihak yang terkait yakni Dinas Sosial (Dinsos) Lebak dan para supplier dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan DPRD Lebak.

Hal tersebut dilakukan untuk segera menyelesaikan kisruh program bantuan tersebut dengan cara pendekatan yang tepat. Sehingga, program sembako yang merupakan bantuan sosial dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya dirasakan KPM.

“Keputusan yang akan diambil oleh DPRD tidak mengedapankan emosional, arogansi, terlebih lagi kepentingan politik. Ini permasalahan sosial, karenanya harus diselesaikan dengan kepala dingin mengacu pada aturan  yang berlaku serta fakta-fakta yang sudah diperoleh DPRD Lebak,” tukasnya.(Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.