Prof. Romli Atmasasmita: RUU KPK Bukan Untuk Melemahkan

  • Whatsapp
Prof. Romli Atmasasmita.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita menegaskan Revisi Undang-Undang (RUU) KPK dibuat bukan untuk melemahkan, justru untuk menguatkan perannya sebagai lembaga yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi.

Peran pemberantasan korupsi, tidak hanya terpaku pada penindakan, yang utama adalah pada hal pencegahan.

Bacaan Lainnya

“KPK harus mendahulukan pemulihan keadaan untuk mencegah terjadinya korupsi daripada penghukuman semata-mata,” katanya saat mengisi Dialog Publik bertajuk “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia” di Gedung Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jumat (18/10/2019).

Prof. Romli merupakan salah satu pionir yang membidani lahirnya KPK. Namun ia tidak memandang revisi UU yang dilakukan DPR itu sebagai cara untuk melemahkan KPK.

Romli malah mengingatkan, orang-orang yang duduk dibangku KPK untuk memperhatikan UU KPK Tahun 2002, tentang adanya amanat melakukan tindakan preventif.

Secara berurutan, tindakan itu meliputi: Koordinasi, supervise, pencegahan, ambil alih (take over), penyelidikan-penyidikan-penuntutan, kemudian penghukuman, terakhir adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Sementara, dalam praktiknya kata Romli, KPK tidak menjalankan tindakan hukum sesuai filosofi, visi, dan misi sebagaimana tindakan yang telah disebutkan.

“Hal itu disebabkan pimpinan KPK belum memahami tugas dan wewenang KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dalam strategi makro pencegahan, melainkan hanya membaca dan menafsirkannya dari strategi mikro penindakan represif,” terangnya.

BACA JUGA:

Kelompok Massa Pro dan Kontra Revisi UU KPK Saling Berhadapan di Depan Gedung Merah Putih

Koalisi Masyarakat Sipil Banten Tolak Revisi UU KPK

Jika KPK ingin kuat, lanjut Romli, KPK harus memperhatikan dua strategi, yakni strategi Makro, yang meliputi pencegahan-pemulihan- preventif- recovery, dan strategi mikro, meliputi penindakan represif- represif- retributif. Setiap penindakan yang dilakuan, KPK harus mengkaji terlebih dahulu, sejauh mana langkah tersebut berkontribusi terhadap pemulihan sektor-sektor masyarakat.

“Politik hukum pemberantasan korupsi dengan pendekatan seperti itu, adalah bertujuan menemukan kepastian dan keadilan di dalam kerangka memberikan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, negara, dan pelaku korupsi itu sendiri,” pungkasnya. (Alfin/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.