Presiden Minta Kepala Daerah Manfaatkan APBD untuk Memperbanyak Program Padat Karya

oleh -
predisen jokowi, padat karya, APBD, kepala daerah, rakor, uu cipta kerja,
Presiden RI, Joko Widodo membuka Rakor Kepala Daerah di Jakarta secara virtual.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah memperbanyak program padat karya dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya agar tercipta banyak lapangan kerja di daerah.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujar Presiden Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Permintaan Presiden disampaikan saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Selain program padat karya, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19.

Pemerintah pusat, menurut Presiden, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun bila masih terdapat sejumlah titik yang belum tersentuh Bansos, presiden meminta pemerintah daerah dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan tersebut.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah, baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya, karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

BACA JUGA: Diresmikan Presiden, Bendungan Sindang Heula Bisa Jadi Pemasok Air Bagi Industri di Banten

Presiden juga menekankan soal pentingnya peningkatan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini, kata dia, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya harus didukung demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi, kata Presiden, akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Karena itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi.(ANT/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.