Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Hormati Proses Hukum di KPK

  • Whatsapp
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah menghormati proses hukum pejabat negara yang saat ini berjalan di KPK
Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA REDAKSI24.COM— Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka dan profesional,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, selepas menghadiri acara Penyerahan DIPA.

Bacaan Lainnya

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. “Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah mendukung KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada Rabu dinihari.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah, lanjut Mahfud, menghargai apa yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu sebagai sebuah proses hukum.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata dia, terutama Presiden Jokowi  sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapapun.

“Nah mungkin kita baru akan tahu nanti jam 1 pagi dini hari. Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti jam 1.26 menit,” tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kembali menegaskan, dukungannya terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.

“Selama ini pun pemerintah memfasilitasi lembaga tersebut untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” ujarnya.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dengan mengeluarkan Perpres No. 102 Tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silahkan lakukan dan kita akan membackupnya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” ucap Mahfud.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.