Presiden Bisa Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tidak Berikan Rasa Keadilan

Presiden Minta,Revisi UU ITE,DPR RI,Jika Tidak,Rasa Keadilan,Berikan,Kapolri,TNI
Presiden hadir memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bisa saja meminta DPR RI untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jika penerapannya dianggap tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan (Undang-Undang ITE), ya saya akan minta DPR RI untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata Presiden Jokowi, dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Bacaan Lainnya

Presiden menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.

Sebab, menurut Presiden, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, dia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Belakangan, kata Kepala Negara, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.

“Oleh karena itu saya minta Kapolri, jajarannya lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Hati-hati pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman intrepretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE, biar jelas,” imbuhnya.

Presiden juga minta Kapolri supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU tersebut secara lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

“Tentu saja kita tetap harus jaga ruang digital indonesia, agar bersih, agar sehat, ahar beretika, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” ujarnya. (Indra Arief Pribadi/Ant/ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.