Polresta Tangerang Ungkap Sindikat Penjualan Smartphone Rekondisi

oleh -
Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi (baju putih/tengah).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Jajaran Polresta Tangerang mengungkap Sindikat penjualan Smartphone rekondisi ilegal di Ruko Boulevard, Blok E, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Minggu (17/11/2019).

Dari informasi yang dihimpun, kasus penjualan smartphone ilegal tersebut terungkap pada Jumat (15/11/19). Dari pengungkapan, polisi telah mengamankan 2 tersangka yaitu R (25) Dan WS (28). Sedangkan satu tersangka lain yakni M ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO)

Dalam konprensi persnya, Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, para tersangka membeli telepon genggam jenis iPhone berbagai tipe rusak dari Singapura tanpa dilengkapi izin impor. Telepon genggam rusak itu, kata Ade, kemudian direkondisi dengan mengganti komponen dengan suku cadang bukan original iPhone.

“Komponen bukan original itu diantaranya earphone, charger, LCD, dan komponen kamera,” kata Ade saat konferensi pers di lokasi penggrebekan.

Ade mengatakan, telepon genggam rekondisi itu kemudian di jual di berbagai toko online dengan nama toko Panda House dan Lin Store. Selain itu, lanjut Ade, para tersangka juga mencetak sendiri nomor IMEI serta melengkapi telepon genggam dengan dua palsu.

“Dalam sebulan, omset tersangka mencapai Rp150 juta,” kata dia.

Dari penggrebekan itu, polisi mengamankan 1697 unit iphone dari berbagai tipe. Selain itu, polisi juga mengamankan 4 unit solder, 1 alat servis, 1 unit mesin pencetak IMEI, 1 unit laptop, 1 unit power supply, dan ratusan dus iphone palsu.

BACA JUGA:

Polresta Tangerang Akan Tindak Tegas Calon Kades Yang Langgar Hukum

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis diantaranya Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 104 dan 106 Undang-Undang Perdagangan, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian, Pasal 52 Undang-Undang Telekomunikasi, dan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

“Ancaman hukuman untuk para tersangka di atas 5 tahun penjara,” kata Ade.

Menurut Ade, saat ini kasus itu masih dalam pengembangan. Dia memastikan akan terus membongkar jaringan itu agar tidak merugikan masyarakat konsumen. (Ricky/Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.