Polres Pandeglang Didemo Wartawan

  • Whatsapp
unjukrasa wartawan
Wartawan Pandeglang menggelar aksi unjukrasa di Mapolres Pandeglang.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Pandeglang, mulai dari media cetak, elektronik dan media online melakukan aksi unjukrasa di depan Markas Polres Pandeglang, Jumat (16/10/2020).

Aksi unjukrasa yang dilakukan sejumlah wartawan tersebut, dampak dari adanya ulah oknum anggota Polres Pandeglang, yang diduga menghalang seorang jurnalis saat melakukan peliputan aski unjukrasa Mahasiswa yang menolak Undang-undang Omnibus Law di Gedung DPRD Pandeglang, kemarin.

Bacaan Lainnya

Menurut informasi yang dihimpun Redaksi24.com, salah seorang wartawan dari media cetak Satelit News, yakni Nipal Sutiana  mendapatkan penghadangan dari salah seorang oknum Polisi saat melakukan peliputan aksi demo mahasiswa kemarin.

Aksi penghadangan oleh oknum anggota kepolisian itu terhadap seorang jurnalis Satelit News, pada saat wartawan tersebut hendak mengambil gambar terkait adanya pelajar yang diamankan pihak Kepolisian dalam aksi demo Mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law, Kamis (14/10/2020).

Pantauan Redaksi24.com di depan Gedung Polres Pandeglang, dengan membawa perlengkapan aksi demo berupa kertas karton, yang bertuliskan kecamatan terhadap oknum anggota Polres Pandeglang, puluhan wartawan melakukan orasi di depan Gedung Resort Pandeglang tersebut.

BACA JUGA: Puluhan Rumah Warga Pandeglang Rusak Disapu Angin Kencang

Setelah beberapa menit melakukan orasi, puluhan wartawan disambangi Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto dan beraudiensi dengan Kapolres bersama jajarannya.

Dalam orasinya, salah seorang wartawan Satelit News, Nipal Sutiana atau yang akrab disapa Openg mengatakan, sikap oknum aparat Polres Pandeglang, itu jelas tidak dibenarkan. Karena sudah menghalangi tugas jurnalistik.

“Kami pertegas, tugas kami dilindungi Undang-undang Pers, pahami itu,” kata Openg dalam orasinya.

Menurut dia, dalam Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, disebutkan Pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Ini peringatan untuk siapapun, intansi manapun. Jangan halang-halangi tugas kami saat melakukan kegiatan peliputan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pandeglang, Iman Faturohman sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Ia berharap, kejadian serupa agar tidak terulang lagi.

“Kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh ada oknum yang menghalang-halangi tugas wartawan,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto mengaku, akan bertanggungjawab atas persoalan tersebut. Bahkan dia juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh wartawan di Kabupaten Pandeglang.

“Oknum itu anggota saya, ketika anggota saya membuat kesalahan itu juga kesalahan saya. Atas nama pribadi, lembaga dan oknum anggota tadi,  saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya,” ungkap Kapolres Pandeglang.

Sebelumna, seorang wartawan dari surat kabar harian Satelit News yang bertugas di Kabupaten Pandeglang, Nipal Sutiana diduga dihalang-halangi aparat Polres Pandeglang, saat hendak mengambil dokumentasi peserta demo yang diamankan petugas saat aksi unjukrasa tolak UU Omnibus Law di depan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (15/10/2020).

Wartawan Satelit News yang beetugas peliputan di Pandeglang, Nipal Sutiana menjelaskan, pada saat kepolisian yang mengenakan baju bebas mengamankan sejumlah peserta demo yang diduga seorang pelajar, yang dikeluarkan dari mobil avanza silver dan digiring ke massa aksi untuk mencari teman-temannya (pelajar) \yang ikut demo. Dirinya berupaya untuk mengambil gambar sejumlah pelajar yang diamakankan polisi itu.

Namun,  kata Nipal, ada seorang oknum polisi yang mengenakan baju bebas melarangnya, dan ponsel genggannya yang digunakan untuk memotret malah disingkirkan sembari menegur “Jangan poto-poto”.

“Tadi saat saya mau mengambil gambar tiba-tiba handpone saya disingkirkan dan dilarang untuk mengambil gambar. Sikap itu jelas tidak dibenarkan karena oknum polisi sudah merampas hak kami sebagai wartawan,” ungkapnya.

Diakuinya, tindakan yang dilakukan oknum anggota Polres Pandeglang terhadap dirinya itu, sudah melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Bab II asas fungsi hak, kewajiban dan peran pers.

Kata dia, prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dan di pasal 4 poin 3 disitu di tuliskan  untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Ini sudah jelas menghalang-halangi tugas jurnalistik,” tegas wartawan yang akrab disapa Openg itu.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.