Politik Anggaran Dinilai Jadi Penyebab Bankeu Tidak Sama

  • Whatsapp
Furtasan Ali Yusuf
Anggota DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk delapan kabupaten/kota sebesar Rp425 miliar. Jumlah tersebut tidak dibagi rata, namun ada porsinya masing-masing.

Kabupaten Serang misalnya, mendapat Bankeu paling besar di Tahun Anggaran (TA) 2020 ini sebanyak Rp80 miliar. Sementara itu, Kota Serang yang usianya paling muda mendapat anggaran Rp45 miliar, sama dengan Kota Cilegon dan Kota Tangsel.

Bacaan Lainnya

Selain kebutuhan daerahnya yang berbeda, perbedaan porsi Bankeu itu juga dinilai ada kaitannya dengan politik anggaran yang digulirkan salah satu OPD di lingkungan Pemprov Banten. Politik anggaran yang dimaksud adalah seberapa besar efek dampak positif yang diperoleh Pemprov Banten ketika memberikan Bankeu kepada suatu daerah dengan nominal yang cukup besar.

“Adanya politik anggaran itu saya dengar sendiri dari salah satu OPD di lingkungan Pemprov Banten,” kata Anggota DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf, Selasa (26/11/2019).

BACA JUGA:

. Bankeu Minim, Pemprov Banten Diminta Terlibat Pembangunan Kota Serang

. Pemkab Serang Diguyur Bantuan Keuangan Rp80 Miliar

. Tagih Aset ke Pemkab Serang, DPRD Kota Serang Bakal Bentuk Pansus

Namun Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Banten itu tidak menyebutkan secara eksplisit OPD mana yang dimaksud. Dia mengaku menyayangkan pernyataan itu, karena apapun alasannya hal itu tidak bisa dibenarkan.

Jika melihat Perpu Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom, fungsi Pemprov sebagai kepanjangtanganan dari pemerintah pusat mempunyai tugas membuat kebijakan pembinaan dan pengawasan.

Kewenangan Pemprov dinilai tidak bisa langsung menyentuh masyarakat, seperti yang dimiliki kewenangan Pemkab/Pemkot. Dari sinilah kemudian bupati/wali kota dapat keuntungan lebih ketika Bankeu yang diberikan cukup besar.

“Yang mendapat harum namanya pasti bupati/wali kota. Inilah nilai plusnya. Padahal yang memberikan anggaran itu sejatinya adalah Pemprov,” ujarnya.

Secara rinci, Bankeu yang diberikan kepada seluruh kabupaten/kota jumlahnya bervariasi, namun secara keseluruhan mengalami kenaikan dari mulai Rp5-10 miliar. Jika saja Pemprov bisa melihat kondisi daerah dan kemampuan APBD-nya, Kota Serang tidak seharusnya mendapatkan Bankeu paling kecil dari daerah lainnya.

Kota Serang bisa mendapatkan Bankeu lebih besar karena selain Kota yang usianya paling muda, Kota Serang juga merupakan perwujudan dari  wajah ibukota Provinsi Banten itu sendiri. “Kota Serang itu PAD-nya kecil, cuma Rp280 miliar. Sehingga membutuhkan suporting Bankeu yang besar dari provinsi. Jika PAD-nya sudah besar, maka Bankeu-nya jangan terlalu besar. Mestinya rumusan itu yang dipakai Pemprov,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.