Polemik RKUD Banten, Berpengaruh Terhadap Keuangan Daerah, Temasuk Lebak

  • Whatsapp
Ilustrasi Bank Banten- (ist)

LEBAK, REDAKSI24.COM – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) menjadi polemik yang belum menemui titik terang. Polemik tersebut
berdampak terhadap keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berada dibawah ruang lingkup Pemprov Banten.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Keuangan Pemkab sebesar Rp. 182 Miliar (M) yang berasal dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) belum tersalurkan ke rekening kas Pemkab Lebak karena masih tergantung di RKUD Banten.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan, jika dana Bankeu dan DBH tersebut tidak tersalurkan sesuai jadwal, maka akan berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Lebak tahun anggaran 2020.

” Ya kalau dana bagi hasil dan bankeu tidak disalurkan sesuai jadwal akan berpengaruh pada APBD Lebak, ” kata Budi ketika dihubungi Redaksi24.com melalui telepon selulernya, Rabu (10/6/2020).

Ia merinci Rp. 182 M itu terdiri dari Rp. 65 M Bankeu, dan Rp. 117 M dari DBH. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19 di Lebak, dan juga pembayaran PBI-BPJS, serta pembangunan jalan.

Dirinya berharap, Pemprov segera mengambil tindakan tegas akan polemik tersebut, karena jika polemik berkepanjangan maka akan berdampak pada APBD Lebak dan juga berbagai kegiatan serta kegiatan di ruang lingkup Pemkab Lebak.

“Harapan kami sumber pendapatan APBD Lebak dari bagi hasil pajak Provinsi dan Bankeu bisa segera disalur ke RKUD Lebak, karena kebutuhan belanja kita terus berjalan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Lebak Agung Budi Santoso mengatakan, Pemkab Lebak telah mengajukan pencairan dua sumber dana tersebut kepada Pemprov pada bulan April 2020 lalu, namun karena adanya polemik, dana sebesar Rp. 182 M yang berasal dari Bankeu dan Pemprov belum bisa masuk ke RKUD Lebak.

Katanya, akibat hal tersebut Pemkab harus menggunakan sumber anggaran lain untuk mengcover pembayaran PBI-BPJS, dan pembangunan jalan yang direncanakan akan menggunakan dana yang berasal dari DBH, dan penanganan Covid-19 dari Bankeu.

“Yang pasti emang sampai sekarang pengajuan pencairan Bankeu tahap 1 dan DBH Provinsi belum di transfer ke RKUD Lebak,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.