Polemik Lahan SMPN 24 Tangsel Berlanjut. Ada Perbedaan Status antara Kondisi Nyata dan Sertifikat

  • Whatsapp
Tangerang selatan
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Kota Tangerang Selatan, Siti Barokah.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Soal polemik pengadaan lahan untuk SMPN 24 Kota Tangerang Selatan masih berlanjut. Kini, ada perbedaan status lahan antara kondisi nyata dan yang tercatat dalam sertifikat.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Kota Tangerang Selatan, Siti Barokah mengatakan, status lahan yang akan dibangun SMPN 24 Tangsel itu berstatus lahan darat.”Kalau melihat status di sertifikat itu tanah darat,” kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (7/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dan pihaknyapun, tambahnya Siti Barokah yang akrab dipanggil Okah, sudah melakukan pengecekan lokasi lahan yang bakal dibangun SMPN 24 Tangsel di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat.

“Saat kita cek ke lapangan memang posisi tanahnya agak menurun. Tapi itu sudah dikaji terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tangsel dan kita saat itu belum masuk. Pada saat kita masuk sudah ada penetapan lokasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Waduh, Pembangunan Gedung SMPN 24 Tangsel Direncanakan di Atas Rawa

Okah menerangkan, pihaknya memang melakukan pendampingan soal pengadaan lahan tersebut. Tetapi, pendampingan yang dilakukan saat proses pembayaran di Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) bukan saat penetapan lahan.

“Pendampingan yang kita lakukan dalam pengadaan tanahnya, tapi untuk penetapan lahannya adalah Dikbud. Kami pendampingan Dinas Perkimnya, dan yang menetapkan lokasi tanahnya dimana yaitu Dikbud,” tegas Okah.

Pendampingan dilakukan, tambah dia, bukan sebagai bekingan tetapi pendampingan agar proses pengadaan lahan tersebut terhindar dari resiko pelanggaran hukum. “Instansi (Disperkimta) ini minta pendampingan ke kita, bukan minta bekingan. Kenapa mereka minta pendampingan? Agar terhindar dari resiko hukum. Lahannya ada sengketa atau tidak,” paparnya.

Lebih lanjut, Okah menerangkan, saat dirinya melakukan pendampingan untuk pembayaran, lahan tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Jawiyah. Bukan ahli waris yang semula memiliki lahan tersebut.

“Kita itu masuknya saat sudah tahapan penetapan lahan dengan pemilik atas nama sertifikat Bu Jawiyah. Kita tidak serta merta tutup mata jika memang ada sengketa. Mereka minta pendampingan untuk menghindari sengketa. Lalu sengketanya dimana?,” ungkap Okah.

“Saya tahu itu dari pihak Bu Jawiyah sesuai appraisal, karena mereka ada pihak tawar menawar. Karena tidak mau, ya sudah melakukan appraisal yang harganya Rp2.8 juta sekian itu. Kemudian pembayarannya dilakukan cashless, anggarn perkimnya enggak cukup. Dilakukan akhir 2019 dan Februari 2020,” tutup Okah.

BACA JUGA: Pembelian Lahan SMPN 24 di Ciputat Diduga di Mark Up

Sebelumnya diberitakan Redaksi24.com, proses pengadaan lahan untuk SMPN 24 Kota Tangsel itu diduga ada indikasi mark up. Hal tersebut dilihat dari, harga nilai jual objek pajak (NJPOP) yang ditawarkan kepada ahli waris pemilik lahan sekira Rp1,2 juta.

Kemudian berubah ketika sertifikat lahan tersebut berubah nama dari H Heri menjadi Jawiyah. Salah seorang sumber menyebut, perubahan nama sertifikat tersebut setelah adanya oknum yang memberikan down payment (DP) sebesar Rp5 miliar dan sertifikat berganti nama menjadi Jawiyah dalam waktu singkat.

Padahal, lahan yang memiliki luas sekira 9.500 meter persegi itu merupakan rawa dan kini masih terdapat tempat pemancingan ikan.(wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.