Polda Metro Jaya Panggil Penyanyi Anji dan Hadi Pranoto Untuk Klarifikasi

  • Whatsapp
Anji
Musisi sekaligus penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji

JAKARTA, REDAKSI24.COM- – Polda (Kepolisian Daerah) Metro Jaya segera melayangkan panggilan kepada musisi sekaligus penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji dan Hadi Pranoto untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyebaran hoaks obat COVID-19 yang dilaporkan Siber Indonesia (SI).

“Hadi Pranoto dan Anji selaku pemilik akun YouTube  Duniamanji akan kita panggil. Kita undang untuk klarifikasi,” ujar Kepala Bidang Polda Metro Jaya Kombes Pol, Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Bacaan Lainnya

Namun, lanjut Yusri, pihaknya  terlebih dahulu akan mengundang  pelapor dan saksi untuk memberikan klarifikasi serta menghadirkan sejumlah alat bukti. “Rencana akan kita mintakan klarifikasi dulu pelapor dan saksi-saksi dengan membawa bukti-bukti yang ada,”jelasnya.

Menurutnya, setelah meminta klarifikasi kepada pelapor maupun terlapor pihak kepolisian akan memeriksa beberapa saksi, kemudian setelah itu nanti ada beberapa saksi ahli.

Setelah klarifikasi dan pemeriksaan saksi, kepolisian barulah melakukan gelar perkara untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana dalam laporan tersebut. Kata Yusri, apabila terpenuhi maka pihak kepolisian akan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, dan jika tidak terpenuhi maka dihentikan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh CI terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks obat COVID-19 melalui kanal YouTube  Dunia Manji. Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid menjelaskan konten yang ditayangkan di kanal YouTube Anji pada Sabtu, 1 Agustus 2020 tersebut telah memicu polemik di tengah masyarakat.

Dijelaskan Muannas, klaim Hadi Pranoto yang dihadirkan dalam konten Duniamanji telah mendapat banyak tentangan oleh akademisi, ilmuwan, ikatan dokter Indonesia (IDI), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, orang yang memberikan pengaruh (influencer) dan masyarakat luas.

“Itu menyebabkan berita bohong dan menimbulkan kegaduhan, polemik dari berbagai kalangan. Nah itu yang saya kira profesor Hadi Pranoto itu dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang larangan berita bohong,”tutur Muannas.(Fianda/Ant/Jaya)

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.