Polda Banten Amankan 36 Tersangka Pengedar Obat Terlarang

oleh -
obat terlarang
Polda Banten menyita obat-obatan terlarang dari 36 tersangka pengedarnya.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Polda Banten berhasil mengamankan 36 tersangka pengedar obat-obatan terlarang karena masa izinnya sudah dicabut. Selain itu, ada juga yang sudah kadaluarsa, kemudian diolah ulang.

Jenis obat-obatan yang berhasil diamankan yakni Tramadol sebanyak 30.410 butir, Hexymer sebanyak 358.784 butir, Trihexyphenidhyl 17.080 butir, Obat Kuning (MF) 762 butir dan Obat Polos 2.823 butir.

Dalam dunia medis, jenis obat-obatan ini biasa digunakan untuk menenangkan para pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Namun kini setelah surat izin peredarannya dicabut, obat-obatan itu kemudian disalahgunakan oleh para pengedar.

“Ini obat ilegal. Pengedar biasanya menjual obat-obatan ini kepada para pelajar yang sudah dikenal dengan harga rata-rata Rp20.000 per tiga butir,” ujar Direktur Reserse Narkoba Kombes Pol Yohanes Hernowo saat ekspos pengungkapan kasus penyalahgunaan obat-obatan di Wilayah Hukum Polda Banten di Mapolda Banten, Jumat (1/11/2019).

BACA JUGA:

. Dilaporkan ke Polda Banten, Penyegel SMPN 1 Mancak Tantang Pemkab Serang

. Penjual Obat Terlarang Digulung Petugas Polres Pandeglang

. Penjual Obat Terlarang Berkedok Toko Kosmetik Digerebek Petugas Polres Serang

Lebih lanjut Hernowo mengatakan, selama kurun waktu dari bulan September sampai Oktober kemarin, pihaknya sudah berhasil mengamankan 32 kasus penyalahgunaan obat-obatan. 32 kasus itu tersebar di Polda Banten 9 kasus, Polres Kota Tangerang 4 kasus, Polres Serang 4 kasus, Polres Pandeglang 7 kasus, Polres Cilegon 1 kasus, Polres Lebak 3 kasus dan Polres Serang Kota 4 kasus.

“Temuan kasus itu berdasarkan hasil razia kami ke sejumlah tempat yang diduga melakukan penjualan obat-obatan terlarang. Obat-obatan ini sudah tidak diperjualbelikan, tapi masih terus beredar, dengan cara meleburkannya kembali obat-obatan yang sudah kadaluarsa kemudian diolah sehingga menjadi tampak baru. Untuk meminimalisir peredarannya, kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” ujarnya.

Seluruh pelaku terancam mendapat hukuman minimal 10 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Rp100 juta, karena telah melanggar undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 196, 197 dan 198. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.