PN Jaksel Kabulkan Penangguhan Penahanan Aktivis KAMI Jumhur

oleh -
pn, jaksel, aktivis, kami, jumhur, hidayat, kasus, ujaran, kebencian
Majelis Hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan penangguhan penahanan aktivis KAMI Jumhur Hidayat/Foto: Jumhur Hidayat tengah berbicara dengan tim kuasa hukumnya usai sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (3/5/2021)/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dalam persidangan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat yang diajukan tim penasehat hukum, Kamis (6/5/2021).

Anggota Tim Penasehat Hukum Jumhur Hidayat, Oky Wiratama mengatakan, Majelis Hakim PN Jaksel dalam pertimbangannya menyatakan aktivis KAMI itu sebagai terdakwa kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian berlaku kooperatif selama persidangan.

“Permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan, tadi (saat persidangan, Red) Majelis Hakim mengabulkan,” kata Oky, di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Menurut Oky, dengan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan tersebut, maka Jumhur Hidayat dapat keluar dari Rumah Tahanan Bareskrim Polri berkumpul lagi dengan keluarganya.

Dan untuk persidangan selanjutnya, aktivis KAMI itu, akan datang sendiri dari kediamannya tanpa dijemput oleh mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Terdakwa memiliki anak yang masih balita, dan ada 17 tokoh publik yang siap menjamin penangguhan itu. Dan sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin minggu depan (10/4) dengan agenda pemeriksaan saksi fakta,” imbuhnya.

Sebelumnya, Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat, yang sebagian besar adalah pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim saat sidang di PN Jaksel, Senin (3/5/2021).

Dalam surat itu, sekitar 17 sampai 18 tokoh masyarakat, mulai dari eks ketua Mahkamah Konstitusi, politisi, dan perwakilan kelompok usaha, menyatakan kesediaannya menjamin penangguhan penahanan Jumhur yang terjerat kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Jumhur ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 14 Oktober 2020 dan sejak saat itu sampai 6 Mei 2021 atau selama lebih dari 200 hari ia mendekam di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta.

Jaksa sebelumnya telah mendakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Terkait dakwaan itu, aktivis KAMI itu dijerat dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 Ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(ejp)

Sumber: Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.