PLN Minta Suntikan Rp 20 Triliun Pemerintah Hanya Kasih Rp 5 Triliun

  • Whatsapp
PLN mendapat suntikan dana pemerintah melalui PMN Rp 5 triliun
Dirut PLN, Zulkifli Zaini, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu, menyatakan, pihaknya pada 2021 akan mendapat suntikan dana pemerintah Rp 5 triliun melalui PMN untuk membiayai sejumlah proyek transmisi dan distribusi listrik.

JAKARTA, REDAKSI24.COM– PLN (Perusahaan Listrik Negara) akan kembali mendapat suntikan dana dari pemerintah melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5 triliun.

Kucuran dana PMN itu lebih kecil ketimbangan usulan PLN sebelumnya Rp 20 triliun.

Bacaan Lainnya

“Usulannya Rp 20 triliun, tapi kita mendapat alokasi Rp 5 triliun,” ujar Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Zulkifli menjelaskan, suntikan dana PMN yang didapatkan pada 2021 itu nantinya digunakan sebagai belanja modal perusahaan, khususnya untuk transmisi dan distribusi, termasuk pelaksanaan program listrik desa. Adapun kebutuhan transmisi dan distribusi sebesar Rp 2 triliun.

BACA JUGA:PLN Pusat Terkesan Lepas Tangan Atas Terjadinya Penggelapan Tagihan Listrik Pelanggan di Lebak

Kata dia, PLN dikhususkan membangun transmisi dan distribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sedangkan mengenai listrik desa, masih dalam penajaman dengan alokasi Rp 2 triliun.

Program listrik desa, menurutnya,  akan difokuskan untuk kelistrikan timur Indonesia. “Untuk Program Listrik Desa yakni Rp 1 triliun akan dialokasikan bagi wilayah Indonesia timur,”jelas Zulkifli.

Ia berpandangan pemberian PMN dari pemerintah merupakan dukungan untuk mempercepat infrastruktur kelistrikan. “Dengan dukungan PMN kami juga berusaha untuk mencapai keuangan yang sehat,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, mengapresiasi salah satu BUMN tersebut dikarenakan telah menyanggupi diskon dari Pemerintah.

“PLN layak diapresiasi dalam menyanggupi permintaan pemerintah untuk mendiskon biaya tarif langganan listrik non-subsidi di 7 golongan,” ujar Ananta kepada Redaksi24.com.

Langkah perusahaan itu, lanjut politisi PDIP ini, berdampak sangat meringankan bagi 17 hingga 20 juta lebih rumah tangga se-Indonesia, kendati PLN juga harus memikirkan ketahanan serta kemandirian energi nasional.

“Sebab, pembiayaan hutangnya ini saja setiap tahun naik terus semakin besar. Ini mengkhawatirkan mengingat PLN menjadi satu-satunya BUMN kita di sektor energi listrik,”imbuh legislator asal Dapil Banten III ini. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.