Pinjaman Rp4,121 Triliun Pemprov Banten Dinilai Cacat Prosedur

  • Whatsapp
pinjaman daerah pemprov banten
Penandatanganan MoU pinjaman daerah antara Gubernur Banten dengan Direktur Utama PT SMI, Senin (3/8/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dinilai cacat prosedur karena melakukan pinjaman dana ke pemerintah pusat melalui BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanpa melakukan persetujuan DPRD.

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundangan Dan Pemerintahan (PKK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Lia Riestadewi menilai, pinjaman daerah yang dilakukan Pemprov Banten harus atas persetujuan DPRD Banten, sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah.

Bacaan Lainnya

“Kalau ada pinjaman daerah tanpa persetujuan DPRD namanya pelanggaran aturan dan cacat prosedur. Tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan,” jelasnya.

Lia melanjutkan, kedudukan PP itu sangat kuat dan memiliki daya laku serta daya ikat. Sehingga PP itu harus menjadi pedoman bagi daerah, jika akan melakukan pinjaman daerah. Selain itu, tambahnya, pinjaman daerah itu juga harus menjadi satu-kesatuan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

BACA JUGA: Pembahasan APBD Perubahan 2020 Banten Deadlock

Jika dalam KUA PPAS-nya tidak memasukkan pinjaman daerah tersebut, menurut dia, pinjaman itu tidak bisa digunakan. “Prinsipnya kalau pinjaman daerah sudah dimasukan dalam KUA PPAS APBD perubahan 2020, itu berarti sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD, bisa dilaksanakan. Tapi jika tidak atau belum mendapat persetujuan, tidak bisa dilaksanakan. Kecuali ada revisi KUA PPAS,” ungkapnya.

Pada Senin (3/8/2020), Gubernur Banten Wahidin Halim menandatangani kontrak persetujuan pinjaman daerah bersama Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad sebesar Rp4,121 triliun. Pinjaman itu jangka waktunya selama 10 tahun dengan masa tenggang waktu 24 bulan.

“Pinjaman daerah ini diharapkan mampu memulihkan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Provinsi Banten sehingga bisa mencapai 5,2 persen dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) bisa mencapai 73,30 persen dengan kondisi jalan yang sesuai spesifikasi teknis mencapai 71,3 persen,” jelas Wahidin Halim.

Selain itu, lanjut WH, kondisi jalan dan jembatan mantap mencapai 100 persen, penyelesaian jalan baru provinsi 100 persen dan unit sekolah baru yang terbangun 29 unit. “Rencana pembiayaan yang akan diajukan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,” ujarnya.

WH menjelaskan, pengalokasian pinjaman ini akan digunakan untuk beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah umum dan sekolah berkebutuhan khusus.

Sementara dalam bidang kesehatan, pinjaman ini akan dialokasikan untuk program peningkatan layanan pembangunan sarana kesehatan. Dalam bidang infrastruktur, lanjut WH, dana ini digunakan untuk peningkatan dan pembukaan jalan atau jembatan baru untuk membuka akses kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya air.

“Sedangkan dalam bidang ketahanan pangan dan infrastruktur sosial, dana pinjaman ini rencananya akan digunakan untuk peningkatan atau perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni),” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Banten Dinilai Gantung Nasib 31 Penyuluh Pertanian

Sementara itu, terkait dengan MoU postur anggaran pada KUA PPAS untuk APBD perubahan tahun 2020, DPRD bersama Pemprov sudah mengesahkannya pada 21 Juli 2020 lalu. Meskipun belakangan pembahasan Raperda-nya sempat deadlock karena Ketua TAPD Provinsi Banten diduga mengubah postur anggaran yang sudah disepakati dalam KUA PPAS secara sepihak.

Wakil ketua DPRD Banten Budi Prayogo saat dihubungi mengaku, belum mendapat kabar Pemprov Banten melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. Jikapun ada pinjaman itu, ia mengaku akan melakukan pengkajian terkait dasar hukum pinjaman daerah itu.

“Karena ini pertama kalinya terjadi. Sehingga saya belum bisa jawab banyak, harus dipelajari dulu. Yang jelas harus hati-hati,” tegasnya.

Saat disinggung terkait target pembahasan pinjaman ini akan selesai sebelum pleno akhir APBD perubahan, Budi mengaku tidak bisa memastikan apakah proses pinjaman ini bisa selesai sebelum pleno akhir pengesahan APBD perubahan, “Karena kami juga belum diajak bicara,” akunya.

Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi juga mengaku belum mendapat tembusan terkait rencana Pemprov melakukan pinjaman daerah tersebut. Namun yang harus digarisbawahi, lanjutnya, pinjaman itu harus digunakan untuk sektor yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan, sekolah, sosial dan kesehatan.

“Kalau untuk sektor yang lainnya, saya rasa lebih baik dikesampingkan saja dulu. Karena kebutuhan masyarakat itu lebih pokok,” katanya, Selasa (5/8/2020).

Politisi PKS itu juga menekankan agar Pemprov Banten harus melibatkan DPRD jika skema pinjaman yang dilakukannya untuk jangka panjang. “Aturannya kan begitu,” tutupnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.