Pindahkan RKUD ke BJB, GMNI Sebut Gubernur dan DPRD Pengkhianat Rakyat

  • Whatsapp
RKUD Pemprov Banten
Aktivis GMNI membentangkan spanduk bertuliskan gubernur dan DPRD pengkhianat rakyat dalam aksi unjukrasa terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten melakukan aksi unjukrasa ke Gedung DPRD Banten. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan ‘Gubernur dan DPRD Pengkhianat Rakyat’, GMNI mendesak aparat hukum untuk menyelidiki polemik pemindahan rekening keuangan umum daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Provinsi Banten, Indra Pati Wara mengatakan, aksi ini merupakan dorongan moril selaku masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan semangat masyarakat Banten.

Bacaan Lainnya

“Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan RKUD sangat tergesa-gesa tanpa ada kajian mendalam. Akibatnya, masyarakat dibuat panik dari kebijakan ini,” kata Indra dalam orasinya, Senin (15/6/2020).

Indra menilai, kebijakan sepihak ini juga menggambarkan kepada masyarakat bagaimana harmonisasi antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah ini tidak terjalin dengan baik. Di tengah polemik ini, seharusnya kedua lembaga ini sama-sama bahu membahu mencari solusi terbaik dalam rangka penyelamatan Bank Banten.

“Bank Banten bagaimanapun kondisinya sudah menjadi kewajiban penyelenggara pemerintah daerah untuk menyelamatkan kondisinya, bukan justru membunuhnya,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan Kordinator Lapangan (Korlap) Jimi. Menurut Jimi, di tengah konflik pemindahan RKUD, isu pengguyuran beras CSR yang diduga berasal dari BJB di sejumlah anggota DPRD Banten. Beras itu diduga untuk meredam aksi interpelasi yang sedang bergulir di internal dewan.

“Ini sangat disayangkan. Pantesan hanya 15 anggota yang berani mengajukan hak interpelasi, rupanya sudah terlebih dahulu diguyur beras CSR,” katanya.

Untuk menanggapi hal ini, lanjutnya, pihaknya juga akan mendorong aparat hukum untuk turun tangan terkait pemberian beras CSR. Jimi melihat tindakan ini sudah masuk katagori gratifikasi, dan harus diusut tuntas secara hukum.

“Aparat hukum harus mengusut secara tuntas dugaan gratifikasi itu,” tegasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.