Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Lebih Serius Tingkatkan Investasi Sektor Pertanian Untuk Menopang Pertumbuhan

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mendesak pemerintah harus memberikan perhatian lebih serius dalam peningkatan investasi sektor pertanian guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Muhaimin mengutarakan hal itu terkait pentingnya investasi  pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena, menurutnya,  gambaran peran sektor pertanian terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dimana produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen. Secara kuartal, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Bacaan Lainnya

Namun, kata Muhaimin, PDB pertanian pada saat yang sama tumbuh 16,24 persen pada kuartal II 2020. Dengan demikian, pertanian jadi sektor utama penopang PDB yang tumbuh mencapai 2,19 persen pada kuartal II 2020. Kontribusi pertanian pun meningkat dari 13,57 persen pada kuartal II 2019 menjadi 15,46 persen pada kuartal II 2020.

“Artinya, pemerintah perlu meningkatkan  investasi  pertanian dan kucurkan banyak insentif ke sektor ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi  ini dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendanaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani baru,” ujar Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, dalam keterangannya, di jakarta, Jumat.

BACA JUGA:Pemprov Banten Dinilai Gantung Nasib 31 Penyuluh Pertanian

Pimpinan DPR  Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini  berharap pemerintah bisa berikan banyak insentif ke petani. Sebab,sambung Muhaimin,  kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2020, belum sepenuhnya menguntungkan petani.

Pasalnya, infrastruktur yang tidak merata khususnya untuk membawa hasil panen serta panen raya yang bersamaan. “Masalah ini selalu terulang, harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik agar tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian,”tutur politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu,  pemerintah seyogianya  bisa secara maksimal menyerap hasil produksi petani dengan harga layak. Sehingga NTP petani meningkat, khususnya sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura.

BACA JUGA:Kementan: Serang dan Pandeglang Jadi Sentra Keripik Talas Beneng

Oleh karena itu, Cak Imin mendorong arah perubahan orientasi pertanian di Indonesia kepada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah menjadi visi pemerintahan serta sesuai dengan Deklarasi PBB pada 18 Desember tahun 2018  tentang hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan (UNDROP).

“Tujuannya,  menjadikan para petani serta nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi. Distribusi lahan melalui program reformasi agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan sehubungan pandemi Covid-19 ,”pungkasnya. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.