Pilkada Pandeglang, Dana Awal Kampanye Paslon 01 Rp5 Juta dan Paslon 02 Rp1 Juta

  • Whatsapp
pilkada pandeglang
KPU Pandeglang menggelar Bimtek penyusunan laporan dana kampanye kepada tim pemenangan Paslon.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – KPU Kabupaten Pandeglang mengaku sudah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari kedua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020. LADK yang diterima KPU Pandeglang dari pasangan Irna-Tanto sebesar Rp5 juta dan Pasangan Thoni-Imat sebesar Rp1 juta.

Komisioner KPU Pandeglang, Munawar mengakui pihaknya sudah menerima LADK dari masing-masing Paslon pada 25 September 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Dana kampanye masing-masing Paslon bisa bertambah, mengingat waktu kampanye yang masih lama,” ungkapnya, Senin (28/9/2020).

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, secara keseluruhan dana kampanye masing-masing Paslon dibatasi minimal sebesar Rp21 miliar. Bila melebihi batas yang sudah ditentukan, menurut dia, secara otomatis harus ada pengembalian ke kas negara dengan batas waktu yang telah ditentukan.

“LADK kan bertahap, mulai dari penyerahan laporan awal dana kampanye, penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan penyerahan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Untuk pengembalian bila ada kelebihan nanti di akhir,” katanya.

BACA JUGA: Gunawan Rusminto Gantikan Irna Narulita sebagai Pejabat Sementara Bupati Pandeglang

Lanjut Munawar, dana kampanye bisa bersumber dari partai politik (Parpol) atau perseorangan yang tidak mengikat atau dari masing-masing calon itu sendiri. Sedangkan dana kampanye yang tidak diperbolehkan itu, bila bersumber dari BUMN dan BUMD.

“Untuk selanjutnya KPU akan menunjuk KAP (Kantor Angkutan Publik) untuk mengaudit laporan dana kampanye masing-masing Paslon. Yang tidak boleh itu dari BUMN, BUMD dan dana yang bersumber dari hasil kejahatan, misalnya hasil korupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana tersebut bisa digunakan Paslon atau tim mereka untuk membiayai semua kegiatan kampanye atau pengadaan barang yang berkaitan dengan kampanye. “Peruntukannya tentu untuk kampanye misalkan untuk pembelian bahan kampanye, alat peraga kampanye jadi peruntukannya untuk kampanye saja,” tuturnya.

Sementara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pandeglang, Samsuri menegaskan, LADK yang disampaikan kedua Paslon kepada KPU sudah sesuai Peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 25 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB adalah hari penyampaian LADK bagi Paslon. Kedua Paslon itu tepat waktu menyampaikan LADK,” tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.