Pilkada Kabupaten Serang Masuk Zona Rawan

  • Whatsapp
zona rawan pilkada
Bawaslu RI merilis daerah yang masuk zona rawan pada Pilkada serentak 2020.

SERANG, REDAKSI24.COM – Kabupaten Serang, Banten masuk 15 besar daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada serentak 2020 September mendatang. Data itu disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam rilis IKP untuk seluruh daerah yang menggelar Pilkada 2020, di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Berdasarkan data yang dihimpun, Bawaslu memetakan kabupaten/kota yang memiliki potensi kerawanan Pilkada. Diketahui, Kabupaten Manokwari, Papua Barat daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan Pilkada dengan skor 80,89.

Bacaan Lainnya

Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01), Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (74,94), Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (72,48).

Kabupaten Sula, Maluku Utara (71,45), Kota Sungai Penuh, Jambi (70,63), Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (70,62), Kabupaten Pasangkayu, Sulbar (70,20), Kota Tomohon, Sulawesi Utara (66,89), Kota Ternate.

Kemudian, Maluku Utara (66,25), Kabupaten Serang, Banten dengan skor tingkat kerawnan 66,04, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (65,03) dan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (64,53).

Ketua Bawaslu Banten, Didih M Sudi mengatakan, menghadapai gelaran Pilkada 2020, Bawaslu mengeluarkan IKP di Jakarta. Peluncuran IKP ini merupakan implementasi pasal UU 228 huruf g 10/2016 dan pasal 93 ayat 1 huruf a UU 7/2017, sebagai bagian dari pencegahan.

“Baru diluncurkan. Di Jakarta. Dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Komisi II DPR RI, dan Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Didih melalui pesan singkat, Selasa (25/2/2020).

Lebih lanjut Didih mengatakan, IKP yang dikeluarkan untuk Pilkada serentak 2020 erat kaitannya dengan kejadian atau perkara pada Pemilu 2019 dan pilkada sebelumnya. Karen itu, pihaknya akan mengoptimalkan pencegahan untuk mengantisipasi pelanggaran.

“Antisipasi yang kami lakukan adalah mengoptimalkan  pencegahan dan mengantisipasi pelanggaran Pilkada 2020,” katanya.

BACA JUGA:

. Unggulkan Eki, Peneliti Ragukan Survei RDI di Pilkada Kabupaten Serang

. Survei RDI, 4 Nama Menguat, Eki Ungguli Tatu di Pilkada Kabupaten Serang

. PDIP Usung Lagi Tatu-Panji pada Pilkada Kabupaten Serang 2020

Dijelaskan Didih, setidaknya terdapat empat dimensi penilaian dalam menentukan IKP pada Pilkada 2020. Pertama, konteks sosial dan politik, kedua pemilu yang bebas dan adil, ketiga kontestasi dan keempat partisipasi.

“Untuk konteks pertama lebih kepada keamanan lingkungan, otoritas penyelenggaara pemilu, otoritas penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal. Dimensi kedua menekankan kepada hak pilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, judikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu,” jelasnya.

Dimensi ketiga, kata dia, lebih menekankan kepada hak politik, proses pencalonan dan kampanye calon. Dimensi keempat menekankan pada partisipasi pemilih, partisipasi parati politik dan partisipasi publik.

Dalam mengantisipasi pelanggaran, lanjut Didih, pihaknya telah membuat langkah operasional. Setidaknya ada tiga langkah operasional, pertama mengintensifkan koordinasu dengan KPU dan stakeholder, kedua meningkatkan edukasi masyarakat dan ketiga meningkatkan keterbukaan informasi.

Sementara itu, Ketua Bawasalu Kabupaten Serang, Yadi mengatakan, pihaknya akan merilis terkait masuknya Kabupaten Serang dalam 15 besar IKP Pilkada 2020, Rabu (26/2/2020),

“Kalau sekarang saya belum bisa banyak komentar. Besok kami akan rilis ke teman-teman wartawan. Nanti dijelaskan,” katanya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.