Petualangan Sang Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun Berakhir

  • Whatsapp
Maria

Petualangan Sang Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun Berakhir

JAKARTA, REDAKSI24.COM—Buron  selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, diekstradisi dari negara Serbia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Maria dijemput langsung oleh Menkum dan HAM, Yasona H Laoly dari Serbia sejak Rabu (08/07/2020) dan baru tiba di Bandara Soetta Tangerang pada Kamis.

Bacaan Lainnya

“Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia,” kata Menteri Yasonna Laoly.

Maria Pauline Lumowa diboyong dari persembunyiannya di Serbia ke  Indonesia dan tiba di Termina 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang Banten, Kamis (09/07) siang. Dia lantas dibawa ke ruang kedatangan VIP Terminal 3 Bandara Soetta sekitar pukul 11.00 WIB.

Mengenakan baju tahanan Bareskrim Polri dan kupluk dengan kedua tangan diikat, Maria langsung di bawa masuk ruangan khusus dibawah  pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan petugas Kemenkumham.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beserta rombongan telah terlebih dahulu memasuki ruang tunggu VIP sekitar pukul 10.50 WIB. Setelah menjalani protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, saturasi oksigen, dan surat kewaspadaan kesehatan, Yasonna beserta rombongan langsung memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan.

Menurut Menteri Yasonna, upaya esktradisi Maria bisa terjadi, tak lepas dari adanya diplomasi hukum dan hubungan baik antarnegara serta komitmen pemerintah dalam penegakan hukum. Dia mengungkapkan, pemulangan Maria juga sempat mendapat “gangguan” berupa upaya hukum agar dapat lepas dari proses ekstradisi serta  ada upaya dari sebuah negara untuk mencegah ekstradisi terwujud.

 

Namun, lanjut dia, Pemerintah Serbia tegas pada komitmennya untuk mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. “Indonesia dan Serbia memang belum saling terikat perjanjian ekstradisi, tetapi lewat pendekatan tingkat tinggi dengan para petinggi Pemerintah Serbia dan mengingat hubungan sangat baik antara kedua negara, permintaan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dikabulkan,”ungkapnya.

 

Menteri menyatakan,  ekstradisi Maria tak lepas dari asas timbal-balik karena sebelumnya Indonesia sempat mengabulkan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah Nikolo Iliev pada 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Maria Pauline Lumowa, buron sejak 2003 menuyusul mencuatnya kasus pembobol Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia merupakan  merupakan komplotan terpidana Andrian Herling Woworuntu.
Ketika itu, Maria dan Andrian sama-sama menjabat sebagai direktur perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group.

Kasusnya sendiri  terjadi dalam rentang Oktober 2002 hingga Juli 2003, ketika keduanya mengajukan 41 letter of credit (LC), yang dilampirkan dengan delapan dokumen ekspor fiktif, seolah-olah perusahaan itu telah melakukan ekspor dengan nilai mencapai Rp 1,7 triliun.
Maria  yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 itu merupakan mantan isteri Jeffrey Baso yang juga berkomplot dengannya dalam kasus itu.

Atas kasus itu Andrian Herling Woworuntu dan Jeffrey Baso kemudian diseret ke meja hijau.
Adrian divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2005,  sedangkan Jeffrey diganjar  tujuh tahun hukuman  penjara dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutjahyo Padmo di pengadilan setempat.

Tersangka lain, Maria Pauline Lumowa, ternyata  melarikan diri ke Singapura. Ia kemudian  diketahui telah menjadi warga negara Negeri Kincir Angin, Belanda.

Megetahui keberadaan buronan korupsi itu, Pemerintah Indonesia pun berusaha memulangkan tersangka. Namun ternhata kesulitan mengekstradisi Maria karena status kewarganegaraannya.

Menteri Kehakiman Belanda, EMH Hirsch Ballin, saat menjawab pertanyaan Jaksa Agung Hendarman Supandji, dalam pertemuan yang berlangsung 48 menit di Jakarta, Selasa, (24/2/2009) mengakui kalau Maria sudah menjadi Warga Negara Belanda.

Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014. Kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.

Upaya penegakan hukum kemudian memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.

“Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham,” kata Menteri Yasonna.

Selanjutnya, menurut menteri, , keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa.  Pemerintah Serbia  ternyata mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara.

Atas keberhasilan mengekstradisi sang pelaku pembobol BNI itu,  Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang dinilai telah beruasaha keras dalam upaya penegakan hukum.
“Tentu kita harus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Yasonna Laoly yang melakukan diplomasi hukum terhadap otoritas Serbia sehingga ekstradisi ini terwujud,” ujar Herman dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Herman menambahkan bahwa proses ekstradisi itu juga tak lepas dari sinergi yang baik antara sesama lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan atas upaya terpadu dalam proses penegakan hukum kepada Maria Pauline Lumowa. Padahal, menurutnya, proses ekstradisi ini juga tidak mudah, dan bahkan sempat ditolak oleh Belanda.

“Keberhasilan mengekstradisi Maria Pauline Lumowa  juga merupakan bukti komitmen dan kehadiran negara dalam penegakan hukum. Sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di negeri ini,” imbuh legislator  asal Ende, Nusa Tenggara Timur ini.(Faisal/Ant/Haris/Jaya)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.