Perusahaan di Kabupaten Tangerang Diminta Tidak Lakukan PHK

oleh -
perusahaan kabupaten tangerang PHK PPKM darurat Disnaker Kabupaten Tangerang kasi PPHI
Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Hendra kepada wartawan, Jumat (9/7/2021) mengatakan, sampai saat ini belum ada perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten, diminta tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Hendra kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).

“Meski ada pembatasan karyawan saat bekerja karena PPKM Darurat, saya berharap perusahaan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya,” tuturnya.

Ia mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat, sampai saat ini belum ada perusahaan di Kabupaten Tangerang yang melakukan PHK terhadap karyawannya.

BACA JUGA: Duh, Ada 29 Ribu Pekerja di Kabupaten Tangerang Terkena PHK dan 8 Ribu Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19

Namun, menurut dia, pemutusan hubungan kerja itu bisa saja terjadi jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa bertahan untuk meningkatkan produksinya.

“Sampai saat ini belum ada laporan terkait PHK. Tetapi tidak tahu kalau nanti setelah masa PPKM ini selesai dan itu bisa saja terjadi,” katanya.

Ia mengungkapkan perusahaan maupun karyawan/pegawai dan serikat pekerja/serikat buruh hendaknya bersama-sama saling memahami situasi pandemi saat ini.

“Situasi saat ini memang sangat sulit semua elemen terkena dampak, tetapi upaya mengeluarkan solusi terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara perusahaan dan pekerjanya,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta manajemen perusahaan serta para pekerja mematuhi kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM Darurat, dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Ia menjelaskan kebijakan itu bagian dari upaya perlindungan keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja masing-masing.

Sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang maupun SE dari Kemenaker terkait PPKM Darurat, lanjut Hendra, pihaknya mengajak perusahaan dan para karyawan untuk menaati disiplin protokol kesehatan.

“Tujuannyaguna menekan penularan COVID-19 di klaster pekerja,” tandasnya.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.