Persoalan Lahan SMPN 24 Mandek, GPMI Anggap Kejari Tangsel Tutup Mata

  • Whatsapp
SMPN 24 Tangsel
Aktivis dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) menunjukan bukti laporannya kepada Kejari Kota Tangsel.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM-Sejumlah aktivis dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) kembali mempertanyakan kelanjutan  pengusutan adanya dugaan penyimpangan soal pengadaan lahan SMPN 24 oleh  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka menilai kasus yang muncul akibat adanya adanya ketidaksesuaian status lahan antara di sertifikat dengan di lahan aslinya ini, mandek di tangan lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan penuntutan dan penyelidikan di wilayah Kota Tangsel tersebut.

Dalam sertifikat terbaru yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangsel berstatus sebagai lahan darat. 

Bacaan Lainnya

Padahal nyatanya, lahan yang ada di Jalan H Hasan, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat tersebut berbentuk sawah atau rawa-rawa dan menjadi lahan resapan air di wilayah sekitar.

“Kami sudah melayangkan laporan pengaduan (Lapdu) terkait dugaan kerugian negara pada pengadaan lahan SMPN 24 tersebut. Tetapi, sudah sebulan laporan tersebut dilayangkan, hingga kini belum ada titik terang,” ujar Ketua umum GPMI Umar Wala, Sabtu (3/10/2020).

Dengan mandeknya kasus ini lanjut Umar, Kejari Tangsel seolah ‘menutup mata’ dengan persoalaan yang dilaporkan lembaga yang dia pimpin.

Padahal kata Umar, dugaan adanya kerugian keuangan negara pada pengadaan lahan SMPN 24 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) melalui dinas-dinas terkait sangat jelas.

“Kami kembali melayangkan surat ke Kejari Tangsel, untuk mempertanyakan secara resmi perihal perkembangan laporan yang telah kami sampaikan pada 2 September 2020 lalu,” katanya.

Soal kerugian negara dalam pembayaran lahan SMPN 24 tersebut, yakni berkaitan dengan status lahan tersebut. Tanah status perairan dibayarkan lebih rendah dibandingkan status lahan tanah darat.

“Yang terjadi pada kasus pengadaan lahan SMPN 24 Tangsel adalah alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan dibayarkan dengan harga lahan daratan, padahal kenyataannya itu merupakan lahan perairan,” tuturnya.

Hingga informasi ini disampaikan, pihak Kejari Tangsel belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan pengadaan lahan SMPN 24 di Ciputat itu.(wvyh/Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.