Pernikahan Dini Tinggi, DPRD Kabupaten Tangerang Sodorkan 4 Raperda Inisiatif

oleh -
dprd kabupaten tangerang raperda inisiatif pernikahan dini rapat paripurna
Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tangerang, Banten.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Banten,  menyampaikan 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada eksekutif. Raperda yang disodorkan kepada Pemkab Tangerang itu, merupakan inisiatif dari kalangan legislatif.

Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang Astayudin menuturkan, empat Raperda inisiatif yang disampaikan ke eksekutif masing-masing, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak. Perda ini diinisasi lantaran masih tingginya tingkat pernikahan dini dan usia putus sekolah di Kabupaten Tangerang.

Untuk mengatasi hal ini, menurut dia, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua dan tokoh masyarakat untuk pemenuhan hak anak. Jika ditetapkan menjadi Perda, akan menjadi landasan hukum bagi eksekutif dalam menerapkan program Kabupaten Layak Anak sesuai UUD 1945.

“Pemenuhan hak-hak anak bisa dilakukan melalui program berkelanjutan. Segala biaya yang timbul dalam program Kabupaten Layak Anak akan dibebankan kepada APBD,” jelasnya pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (20/5/2021).

BACA JUGA: DPRD Rekomendasikan Revisi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

Raperda Penanggulangan Kebakaran. Didasari semakin tingginya tingkat kepadatan bangunan, baik bangunan rumah tinggal, kantor maupun pabrik dan lainnya. Untuk penanggulangan kebakaran, kata dia, harus mengedepankan kemajuan pengetahuan dan teknologi.

“Aturan yang ada sebelumnya perlu disempurnakan. Perlu diatur penanggulangan bencana terutama kebakaran dengan sistem proteksi gedung. Karena pencegahan kebakaran tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab masyarakat agar tercipta bangunan gedung yang aman dan nyaman,” paparnya.

Berikutnya Raperda tentang ritel, dengan target memberi rasa keadilan bagi masyarakat ditengah pertumbuhan ritel modern yang pesat. Saat ini minimarket, swalayan, toko modern hingga hypermarket terus berkembang mengikuti kebutuhan dan gaya hidup.

Menurut dia,  perlu ada aturan ritel modern. Toko modern seharusnya membawa dampak positif kepada pelaku UMKM dan pedagang tradisional. Tidak hanya soal jarak dan jam buka, tapi perlu dibuat aturan bagaimana para pelaku UMKM dapat menjadi pemasok di toko modern dan ritel

“Jangan sampai pemerintah diangap tidak berbuat, akibat adanya toko modern, mematikan pedagang di pasar tradisional sehingga masyarakat semakin terdesak,” imbuhnya.

DPRD juga menginisasi Raperda tentang Lingkungan Hidup. DPRD menilai perkembangan kota tanpa arah akan mengakibatkan kota menjadi kumuh dan miskin serta kesemarutan terjadi di sejumlah tempat.

Dalam jangka panjang kondisi tersebut menimbulkan kesemratuan seperti yang tejadi saat ini. Lebih lanjut akan memudahkan penyebaran berbagai penyakit akibat degradasi fungsi lingkugan dan cuaca, yang akan berpengaruh terhadap dampak kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Pembangunan harus memperhatikan sisi keseimbangan ruang agar tetap bisa berlangsung secara alami. Untuk menatanya diperlukan peraturan daerah tentang lingkungan hidup,” jelaasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengapresiasi  empat Raperda inisiatif yamg diajukan DPRD kepada eksekutif. Pihak eksekutif, kata Mad Romli, akan membahasnya apakah bisa dilakukan pembahasan atau tidak terhadap empat Raperda inisiatif dewan tersebut.

“Raperda ini baru disampaikan DPRD, kami selaku eksekutif akan memberikan jawaban melalui paripurna,” tandasnya.(DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.