Permen KP Bisa Sejahterakan Nelayan Asalkan Pemerintah Siapkan Kebijakan Dengan Baik

  • Whatsapp
Abdul Kadir Karding

JAKARTA, REDAKSI24.COM — Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rrajungan dinilai dapat menyejahterakan nelayan asalkan dibarengi kebijakan pemerintah yang disiapkan dengan baik.

Demikian dikemukakan anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding. Dia mengatakan  hal itu saat menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tajuk “Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?”,  yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Bacaan Lainnya

“Negara untung dapat devisa, pengusaha untung, lantas nelayan bagaimana caranya harus bisa untung. Jadi tiga-tiganya harus bisa untung. Ini terkait dengan tugas pemerintah dalam menyiapka infrastruktur dan sederet pengaturan lainnya,” ujar politisi Fraksi PKB asal Dapil Jawa Tengah VI ini.

Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 hadir secara virtual. Fahri pun angkat bicara, memberikan pandangannya.

BACA JUGA:Koperasi Alam Bahari Lepasliarkan Induk Lobster di Laut Pandeglang untuk Dilestarikan

Bahwa persoalan lobster ini, menurut Fahri,  tidak lepas dari pekerjaan rumah Indonesia dalam membangun kekuatan lautnya sebagai negara maritim. Budidaya lobster merupakan salah satu upaya yang nyata dalam sektor kekuatan ekonomi laut.

“Ada kekhawatiran dengan berkembangnya ekspor ilegal lobster karena Permen Kelautan dan Perikanan Nomo 12 Tahun 2020 ini. Adanya eksportir legal maka yang ilegal bisa diatasi. Akan tetapi di masa lalu jangankan ekspor, budidaya saja dilarang,” imbuh Fahri. (Agung/Jaya).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.