Pergub Biaya Penunjang Operasional Banten Diadukan ke MA

  • Whatsapp
Laporan Maha Bidik Indonesia terkait Pergup biaya penunjang operasional gubernur diterima panitera MK.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI) secara resmi mengajukan uji materil terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Surat permohonan itu teregistrasi di MA dengan nomor 72P/HUM/2019.

Pergub itu mengatur tentang Standar Satuan Harga (SSH) Provinsi Banten tahun 2019. Yang menjadi materi gugatan PMBI yakni poin C tentang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, yang didalamnya meliputi Biaya Penunjang Operasional (BPO) KDH/WKDH.

Bacaan Lainnya

Ketua PMBI Ojat Sudrajat menilai poin itu janggal karena penerimaan ini sama artinya sebagai penghasilan. Sedangkan Biaya BPO itu dana yang digunakan oleh yang bersangkutan yang harus dipertanggungjawabkan.

“Biaya dan penerimaan itu mengandung makna yang bertolakbelakang. Kalau biaya itu dana yang digunakan yang harus disertai dengan pertanggungjawaban, apapun itu jenis pertanggungjawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

BACA JUGA:

. Maha Bidik Indonesia Pertanyakan SPJ Dana Operasional Gubernur Banten

. Dinilai Janggal, Ojat Banding Putusan Komisi Informasi Pemprov Banten ke PTUN

. Soal Abaikan Mendagri, Sekda Banten Klaim Sesuai Aturan

BPO itu sendiri, lanjut Ojat, peruntukan penggunaannya sudah jelas, seperti untuk biaya keamanan, koordinasi dan sebagainya. Pengguna anggaran harus melampirkan tanda bukti yang sah terhadap penggunaan anggaran tersebut.

“Karena ini bertolak belakang, makanya kami ajukan uji materil ke MA,” ujarnya, Kamis (19/9/2019).

Tuntutan uji materil sendiri, lanjut Ojat, adalah pembatalan atau penghapusan poin C ini, sehingga BPO tidak lagi menjadi penerimaan lainnya. Karena di beberapa daerah lain, seperti Jawa Tengah dan Surabaya, poin ini tidak ada dalam Pergub, karena mereka tahu dana BPO itu tidak bisa masuk kategori penerimaan tambahan Kepala Daerah. Bahkan mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok beberapa kali mengembalikan BPO karena tidak habis dipakai.

“Kami sudah mengirimkan bukti-bukti yang menguatkan gugatan, tinggal nanti bagaimana keputusan hakim mempertimbangkannya. Jika gugatan ini dikabulkan, otomatis nomenklatur itu tidak berlaku atau dihapuskan,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.