Pergantian Perangkat Desa Pasanggrahan Dinilai Langgar Aturan

oleh -
Pergantian Perangkat Desa Pasanggrahan Dinilai Langgar Aturan DPMPD Kabupaten Tangerang
Pasca dilantiknya kepala desa (Kades) terpilih pada Pilkades 10 Oktober lalu, seluruh tugas pemerintahan di desa itu, telah diambilalih para staf desa yang baru sebelum dilakukan serah terima jabatan (Sertijab).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB JAYA) menilai ada kejanggalan pada pergantian Staf Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pasalnya, pasca dilantiknya kepala desa (Kades) terpilih pada Pilkades 10 Oktober lalu, seluruh tugas pemerintahan di desa itu, telah diambilalih para staf desa yang baru sebelum dilakukan serah terima jabatan (Sertijab).

Kabid OKK DPC LSM GRIB JAYA, Bambang Hermanto menyebut pergantian staf desa memang kewenangan Kades terpilih. Namun dia menilai, pergantian perangkat Desa Pasanggrahan telah menabrak aturan.

“Ada aturan yang mengaturnya, jangan main ganti saja, mereka memiliki SK (surat keputusan), harusnya staf yang lama diberhentikan terlebih dahulu secara resmi,” ungkap Bambang Hermanto, Rabu (20/10/2021).

BACA JUGA: Terbukti Nyabu, Mantan Kades Sentul Balaraja Dibui 5 Tahun

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana membenarkan adanya aturan dalam pengangkatan perangkat desa. DIa meminta Kades terpilih untuk mengangkat perangkat desa sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

“Silahkan baca Permendagri Nomor 67 tahun 2017,  telah saya sampaikan kepada camat dan seluruh Kades terpilih agar mengacu pada aturan,” tegas Dadan.

Sementara itu, Camat Solear, Kabupaten Tangerang, H Karsan mengatakan, setelah dilantik bupati, Kades terpilih berhak menduduki jabatannya. Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan pelayanan pada pemerintahan desa.

“Pada saat sudah ada pelantikan, PJs (pejabat sementara) Kades sudah tidak lagi berfungsi untuk mengekuarkan kebijakan,” jelas Karsan.

Disinggung adanya pergantian staf Desa Pasanggrahan yang dinilai sepihak, Camat Solear menjelaskan, Kades terpilih terlebih dahuhu memberhentikan secara resmi para staf desa yang memiliki SK dari Kades atau BPD sebelumnya.

“SK harus dicabut terlebih dahulu dan Kades terpilih membuatkan surat pemberhentian serta menyelesaikan administrasinya,” jelas Karsan.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.