Perda Zonasi Pesisir Banten Harus Melindungi Nelayan dan Pendapatan Daerah

  • Whatsapp
raperda zonasi pesisir banten
Ilustrasi - Nelayan Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten secara umum mendukung pembahasan Raperda RZWP3K yang sekarang tengah digodok oleh Pansus di DPRD Banten.

Namun HNSI memberikan penekanan dan catatan terhadap beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan Pansus dalam melaksanakan pembahasan ini, seperti perlindungan nelayan tangkap dalam melaksanakan aktivitasnya serta berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perda zonasi ini.

Bacaan Lainnya

“Kami tidak ingin nanti ketika Perda ini disahkan, para nelayan banyak yang dikasuskan karena melakukan aktivitas tangkap ikan di luar wilayah yang sudah ditentukan seperti wilayah tambang,” kata Ketua HNSI Provinsi Banten, Sabrawijaya usai audiensi dengan Pansus RZWP3K, Rabu (12/8/2020).

Sabra menginginkan, dengan Perda zonasi ini kepentingan nelayan tetap seperti yang sudah berjalan, terutama nelayan tangkap. Ini tidak boleh dikasih zona-zona tertentu, karena ikan itu tidak dipagari, juga tidak diikat.

“Jadi dimanapun ada, baik di zona tambang maupun zona yang lainnya nelayan harus menangkapnya, karena untuk kehidupan mereka,” katanya.

BACA JUGA: Pansus Sebut Raperda Zonasi Pesisir Banten Cuma Formalitas

Adapun terkait dengan tambang pasir dan lain-lainnya, lanjut Sabra, semua masyarakat saling membutuhkan. Pihaknya juga tidak bisa menghalang-halangi kepentingan masyarakat secara umum. Tentunya jangan sampai ada yang terlalu untung, dan terlalu buntung.

“Contohnya kaya kemarin, ada istilah CSR dari penambang pasir, tapi pemberiannya persis diberikan kepada ayam, rebutan di lapangan. Sehingga kemudian menjadi fitnah. Saya tidak ingin seperti itu, karena supaya tentram,” ujarnya.

Selain perlindungan nelayan, sektor peningkatan PAD juga harus didapatkan Pemprov Banten dari sektor ini. Karena ini kepentingan negara, serta daerah. Tapi apa yang didapat daerah. Kalau tidak ada yang didapat, buat apa dipertahankan.

“Karena daerah harus dapat keuntungan dari Raperda ini. Jangan hanya pusat yang diuntungkan, apalagi zona ini untuk memperkuat wewenang KSOP yang ingin melebarkan wewenangnya di Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Wilmar,” tegasnya.

Sabra mengaku, kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah pusat ini seakan wilayah Pemda sudah dicaplok oleh pusat. Jika sudah seperti ini, tambahnya, lebih baik bubarkan saja undang-undang otonomi daerah itu. “Lepas aja kalau tidak mau ada otonomi daerah, cabut undang-undangnya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus RZWP3K Miptahudin mengaku HNSI pada umumnya memahami dan tidak akan mengganggu proses pembangunan apalagi ada PSN. Cuma mereka mohon, aktivitas nelayan yang sudah lama ada jangan diganggu wilayah tangkapnya.

“Ini saya rasa tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran karena tidak mengganggu apa-apa. Laut kami juga kan lepas sifatnya,” katanya.

Terkait dengan manfaat yang mereka dapatkan, lanjut Miptah, dari penambangan pasir, pihaknya akan buatkan regulasinya. Nanti ada Perda turunan juga terkait alat tangkap yang mereka gunakan yang sering dirazia. “Nanti itu Kab/Kota yang membuat Perda alat tangkapnya,” ujarnya.

Miptah mengakui, di draf Raperda ini untuk zonasi tambang difokuskan ke wilayah perairan Bojonegara dan Pulau Ampel yang dijauhkan menjadi 5 mil ke atas. Selain itu, ada kesepakatan untuk wilayah Tirtayasa zona tambangnya dihapuskan, sehingga nanti zona tambangnya akan mengecil.

“Tapi kami akan terus lakukan evaluasi, karena dikhawatirkan berbenturan dengan kepentingan masyarakat, sambil kami terus melaksanakan survei ke lapangan,” tuturnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.