Perda RTRW Disahkan, Cilegon Masuk Daerah Investasi Nasional

  • Whatsapp
Raperda RTRW Cilegon
Wali Kota Cilegon Edi Ariyadi mengapresiasi pandangan fraksi di DPRD Cilegon terkait Raperda RTRW.

CILEGON, REDAKSI24.COM – DPRD bersama Pemerintah Kota Cilegon, Banten menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon di Ruang Paripurna DPRD Kota Cilegon, Selasa (25/2/2020).

Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, perencanaan RTRW merupakan proses menentukan pola ruang dan struktur ruang wilayah yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Bacaan Lainnya

RTRW, kata dia,  memiliki fungsi strategis untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, mewujudkan keserasian pembangunan dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas.

“RTRW berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi pemerintah punya kewenangan dalam pelaksanaan, penataan ruang wilayah kota, baik perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, revisi RTRW Kota Cilegon melalui proses dan tahapan yang panjang, dimulai dari analisis review untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri hingga sampai pada tahap penetapan dan pengesahan Raperda menjadi Perda.

“Kami harap setelah disahkan Perda RTRW bisa mendorong pertumbuhan investasi di segala sektor produktif dan mengedepankan kelestarian lingkungan di Kota Cilegon,” tambahnya.

BACA JUGA:

. Forum Buruh Cilegon Galang Massa Tolak Omnibus Law

. KNPI Harus Jaga Netralitas dalam Pilkada Cilegon

. Gandeng Semua OPD, Kota Cilegon Masifkan Kampung KB

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Endang Effendi mengatakan, banyak perubahan mendasar dalam revisi RTRW Kota Cilegon, termasuk tata ruang nasional. Misalnya, kata dia, tata ruang di Kecamatan Pulomerak, dengan pembangunan skala nasional pembangkit listrik, otomatis berubah dan harus mengikuti skala nasional.

“Tidak semua kecamatan itu kawasan industri. Jadi sudah dimaping, misalnya Merak, industrinya sebelah mana di pesisir pantai. Jadi nggak semua kawasan industri dibilang industri, maka industri harus mengikuti maping yang ada. Tidak boleh keluar dari itu. Sudah ditentukan,” jelas Endang Effendi.

Ia mengaku, bersama Wali Kota Cilegon sudah memenuhi panggilan kementerian. Sekitar 70 pimpinan Kota/Kabupaten diminta segera menyelesaikan Perda RTRW. Karena harus segera membentuk Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan Online Single Submission (OSS).(Firasat/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.