Peraturan Gubernur Banten Bakal Pidanakan Calo Tenaga Kerja

  • Whatsapp
calo tenaga kerja
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Al Hamidi

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten menyambut baik usulan DPRD untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengawasan percaloan terhadap ketenagakerjaan. Percaloan ketenegakerjaan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Banten.

Ketika Pergub ini sudah disahkan, tindakan percaloan ini akan masuk ke ranah hukum pidana. Artinya, para pelakunya bisa dikenakan sanksi kurungan penjara. “Selama ini yang kami lakukan hanya hukum perdata, meski di situ ada unsur pidananya juga yakni pemerasan,” ungkap Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi, Kamis (12/12/2019).

Bacaan Lainnya

Menurut Al Hamidi, fenomena ini sudah menjadi rahasia umum yang terjadi hampir di setiap industri baik yang di Kab/Kota maupun Provinsi. Namun yang menjadi kendala, kata dia, selalu kesulitan untuk membuktikan pelakunya. Karena itu harus ada pengawasan yang sistematis dari para stakeholder yang akan diatur dalam Pergub.

“Kami tentu akan melibatkan juga aparat kepolisian selaku penegak hukum. Siapapun nanti yang terbukti melakukan pencaloan, pasti akan ditindak tegas,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Tekan Angka Pengangguran, Masyarakat Banten Diminta Bikin Usaha Mandiri

. Wakil Ketua DPRD Banten Sebut Kadisnakertrans tak Becus Kerja

. Pengangguran Membludak, Pemprov Banten Dinilai Minim Inovasi

Percaloan, lanjut Hamidi, menghilangkan sistem kompetisi dalam setiap seleksi penerimaan tenaga kerja. Bagi masyarakat biasa yang tidak mempunyai modal, namun punya kompetensi yang mumpuni akan tersingkir oleh orang-orang yang mempunyai uang.

Inilah kemudian yang menjadi persoalan. Masyarakat Banten yang datang dari pedalaman kadang harus dengan terpaksa menjual kerbau, sawah dan sebagainya untuk bisa bekerja di suatu perusahaan.

“Ini kan tidak dibenarkan, dan harus ditindak tegas pelaku-pelakunya. Siapapun itu,” tegasnya.

Sehingga nantinya semua lowongan kerja di industri itu satu pintu, melalui Disnaker. Jika ada yang menjanjikan bisa masuk kerja melalui jalur ini dan itu, menurut dia, dipastikan hanya ulah para calo tenaga kerja.

“Harapan saya sih secepatnya, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa disahkan Pergub ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar mengaku mendukung diterbitkannya Pergub ini sampai disahkan. Pasalnya, banyak keluhan masyarakat yang diterima terkait permasalahan percaloan tenaga kerja.

Sebagai wakil rakyat, Nizar juga mengaku kaget dengan nominal rupiah yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk bekerja di sebuah perusahaan. Padahal mayoritas yang mencari pekerjaan itu orang yang tahap ekonominya menengah ke bawah.

“Saya dengar ada yang sampai diminta Rp25 juta untuk satu orang. Ini kan gila. Angka segitu bukan jumlah yang kecil,” katanya.

Karena itu, Nizar berharap dengan adanya Pergub, tata kelola pengawasan ketenagakerjaan bisa dimaksimalkan, sehingga sistem percaloan bisa dihilangkan. “Harus segera dihilangkan,” tegasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.