Perangkat Desapun Dilarang Jadi Panwascam

  • Whatsapp
Rekrutmen Panwascam
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Banten, Ramadi.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Adanya larangan bagi Pendamping Desa, Pendamping PKH dan Pendamping Jamsosratu menjadi penyelenggaran pemilu, dalam hal ini Panwascam, berlaku pula pada perangkat desa di Kabupaten Pandeglang. Mereka tidak boleh merangkap jabatan karena menyangkut profesionalisme kerja.

Diketahui, dari data pendaftar Panwascam di Bawaslu Pandeglang, terdapat Perangkat Desa (Prades). Tidak hanya itu, Pendamping Desa dan Pendamping PKH dan Jamsosratu juga ikut mendaftar sebagai anggota Panwascam. Banyak pula Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honor maupun TKK, ikut mendaftar Panwascam.

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Ramadi mengatakan, perangkat desa tidak boleh merangkap jabatan. Karena, kata dia, jadi penyelenggara pemilu seperti PPK dan Panwascam masa kerjanya lama, maka perangkat desa (Prades) tidak boleh jadi penyelenggaran pemilu tersebut.

“Prangkat desa tidak boleh double job, karena nantinya tidak bisa berbagi tugas. Sebab mereka (Prades) bekerja tiap hari di desa, terkecuali hari libur (Sabtu dan Minggu), jadi intinya tidak boleh merangkap jabatan,” ungkap Ramadani, Kamis (12/12/2019).

BACA JUGA:

. Rekrutmen Panwascam Pandeglang Gunakan CAT Layaknya CPNS

. Dinsos dan DPMPD Pandeglang Larang Pendamping Desa Jadi Panwascam

. Soal Rekrutmen Panwascam, Bawaslu Pandeglang Sebar Surat Edaran ke Dinsos dan DPMPD

Selain itu, pihaknya juga khawatir nantinya terjadi  konflik kepentingan. Terkecuali hanya menjadi petugas PPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara, karena kerjanya hanya hitungan hari. Namun jika Panwas dan PPK, menurut dia, masa jabatannya lama, jadi Prades tidak boleh ikut menjadi Panwascam maupun PPK.

“Jika nanti ada Prades yang jadi penyelenggara pemilu, kami akan meminta memilih salah satu pekerjaan, sebab tidak boleh double job,” tegasnya.

Saat diminta tanggapan soal PNS dan Guru yang mendaftar Panwascam, Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang, Taufik Hidayat mengaku, akan melihat dulu aturannya, apakah ada larangan atau tidak bagi PNS dan Guru yang mendaftar sebagai Panwascam tersebut.

“Nanti saya lihat dulu aturannya seperti apa. Apakah boleh atau tidak,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.