Perangkat Desa Pasanggrahan Minta Bantuan Hukum Tiga Pengacara

oleh -
Perangkat Desa Pasanggrahan Minta Bantuan Hukum Tiga Pengacara kecamatan solear kabupaten tangerang
Sebagai langkah awal, ketiga kuasa hukum melayangkan surat keberatan atas pemberhentian kliennya kepada Kepala Desa (Kades) Pasanggarahan.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Merasa dirugikan atas pemberhentiannya sebagai staf atau perangkat desa, Muhamad Sobi akhirnya menempuh jalur hukum. Staf Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten itu, meminta pendampingan kepada tiga pengacara atau kuasa hukum sekaligus.

Kuasa Hukum Muhamad Sobi, Doni Ahmad Solihin dalam keterangan yang diterima Redaksi24.com mengatakan, berdasarkan surat kuasa khusus yang diterima 8 Nopember 2021, pihaknya mulai melakukan pendampingan kepada kliennya.

Sebagai langkah awal, ketiga kuasa hukum melayangkan surat keberatan atas pemberhentian kliennya kepada Kepala Desa (Kades) Pasanggarahan. Surat keberatan dilayangkan kuasa hukum Sobi karena menilai pemberhentian tersebut dilakukan secara sepihak.

Surat keberatan itu juga ditembuskan kepada Camat Solear dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang.

“Pemohon adalah staf Desa Pasanggarahan yang legal standingnya berdasarkan surat pengangkatan resmi. Dengan demikian yang bersangkutan sah pegawai di kantor desa tersebut,” ungkap Doni Ahmad Solihin dalam keterangan, Rabu (9/12/2021).

BACA JUGA: Merasa Dipaksa Berhenti, Perangkat Desa Pasanggrahan Ancam Tempuh Jalur Hukum

Namun, lanjut Doni, pemohon atau kliennya merasa diberhentikan dengan tidak hormat atau secara sepihak oleh Kades terpilih. Padahal, kata dia, pemohon atau kliennya belum pernah mengundurkan diri.

Demikian juga terkait pemberhentian tersebut, menurut Doni, yang bersangkutan tidak pernah dipanggil untuk bertemu atau diajak diskusi terlebih dahulu. Doni mengatakan, seharusnya pemberhentian dilandasi pertimbangan hukum berdasakan kinerja yang bukan dilandasi atas dasar kekuasaan.

“Pemberhentian klien kami tidak sesuai dengan hukum administrasi, sehingga merugikan klien kami sebagai warga negara yang telah mengabdikan diri pada pelayanan masyarakat Desa Pasanggarahan,” imbuhnya.

Seharusnya, lanjut Doni, klien diberi kompensasi berupa jabatan yang baru atau diberi kompensasi berupa uang sebagai bentuk penghargaan atas partisipasinya selama bekerja di kantor Desa Pasanggarahan.

Atas dasar prosedur yang salah dalam pemberhentian staf tersebut, menurut Doni, kliennya meminta Kades Pasanggarahan untuk mencabut surat keputusan (SK) pemberhentian atas nama Muhamad Sobi.(Burhan/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.