Penyertaan Modal Bank Banten Masih Dikaji

  • Whatsapp
bank banten
Salah satu kantor pelayanan Bank Banten di Kota Serang.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemprov Banten masih mengkaji rencana penambahan penyertaan modal Bank Banten dalam APBD 2020 bersama Bank Mega dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dimaksudkan agar apa yang dilakukan Pemprov Banten tidak menjadi temuan di kemudian hari.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada redaksi24,com di Masjid Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (11/10/2019). Menurut WH, pihaknya hanya mengingatkan kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD Banten agar anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten itu dimasukan dalam APBD, mengingat Pemprov Banten masih mempunyai tanggung jawab dalam penyertaan modal.

Bacaan Lainnya

“Kami hanya mengusulkan secara lisan kepada dewan, karena kami harus terlebih dahulu menguji, mengaudit serta membicarakan kepada Bank Banten terkait nominal yang dibutuhkan.

BACA JUGA:

Dewan Pertanyakan Penyertaan Modal Bank Banten RP175 M

. Pemprov Minta Dewan Tambah Modal Bank Banten Rp175 Miliar

. Terendah se Pulau Jawa, Perekonomian Banten Tumbuh 5,35 Persen

Tapi kami sudah mengingatkan dewan agar penyertaan modal itu  ke depan harus dimasukkan. Karena itu sudah ada di APBD sebelumnya. Usulan itu juga tidak kami masukan dalam kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2020,” katanya.

Namun WH menginginkan penyertaan modal itu bisa direalisasikan pada anggaran APBD 2020, setelah semua persoalan rampung. Sebelumnya KPK telah memberi warning kepada Pemprov Banten agar mengkaji ulang penyertaan modal kepada Bank Banten, karena sejak awal berdirinya pada 2016 lalu, sampai saat ini kondisinya masih dalam keadaan sakit. Sementara Pemprov Banten terus memberi suntikan anggaran.

Seperti diketahui dalam Perda nomor 5 tahun 2013 pasal 4 menyebutkan, Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku induk perusahaan.

Pada pasal yang sama juga disebutkan besaran yang wajib disetorkan sebanyak-banyaknya Rp950 miliar, yang digunakan untuk investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Dalam perjalanannya, Pemprov Banten telah mengucurkan anggaran sekitar Rp600 miliar yang bersumber dari APBD untuk pembentukan Bank Banten melalui proses akuisisi Bank Pundi. Kemudian Pemprov juga mengalokasikan Rp175 miliar untuk penyertaan modal dalam APBD 2018. Namun penyertaan tersebut gagal terserap. Sehingga pada APBD 2019 Pemprov kembali menganggarkan sebesar Rp131 miliar.

“Beban Pemprov Banten itu sekitar Rp300 miliar lagi,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.