Penyaluran Bosda Provinsi Banten Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum

  • Whatsapp
bosda banten
Dindikbud menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Banten terkait Bosda.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Muhammad Yusuf sudah mengalokasikan anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun anggaran 2020 kepada sektor biaya langsung honorarium tenaga sekolah dan pengajar.

Alokasi anggaran itu diklaim sudah berdasarkan koordinasi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, Almukhtabar.

Bacaan Lainnya

Di sisi lain, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginginkan anggaran Bosda dialokasikan untuk membantu biaya penunjang internet siswa yang selama ini membebani orang tua siswa. Pada masa pandemi covid-19, internet merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  secara daring atau online.

“Masalah pulsa internet ini jangan sampai menjadi beban baru orang tua siswa. Karena itu kami akan bantu dengan mekanisme subsidi dari Bosda Provinsi Banten,” kata WH.

Namun, rencana WH tersebut terbentur kebijakan Plt Kadis Dindikbud Banten yang terlebih dahulu sudah membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bosda 2020 yang pengalokasiannya dituangkan secara terperinci dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

BACA JUGA: Pemprov Banten Belum Tentukan Nilai Tambahan Modal ke Bank Banten

Dalam DPA Bosda 2020 yang didapat Redaksi24.com, tertuang pengalokasian anggaran Bosda Provinsi Banten untuk honorarium Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan dan Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis.

Padahal, secara aturan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Bosda nomor 23 Tahun 2017, tertuang jelas penggunaan Bosda salah satunya  diperuntukan operasional sekolah, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan mengurangi angka putus sekolah.

Plt Dindikbud Banten Muhammad Yusuf ketika dikonfirmasi mengatakan, Bosda untuk sekolah negeri ini berdasarkan instruksi dari TAPD diarahkan untuk honorarium guru. Kalau namanya honor, tidak mungkin bisa diutak atik.

“Kalau untuk Bosnas, 50 persennya bisa digunakan untuk operasional dan honor guru. Tetapi kami mengarahkan Bosnas itu seluruhnya untuk operasional, boleh juga untuk menunjang pembelajaran daring, karena Kemendikbud juga memberikan kebebasan untuk penggunaannya,” jelasnya.

Yusuf menambahkan, pihaknya mendapat surat dari TAPD untuk menghitung pengalokasian anggaran Bosda berdasarkan jumlah guru, dengan alasan Bosda ini merupakan kewenangan penuh Pemprov Banten dalam penggunaannya, tidak seperti Bosnas.

“Acuan kerja kami sudah tertuang dalam DPA. Di sana jelas peruntukannya,” katanya.

BACA JUGA: Gubernur Banten: Daerah Sulit Sinyal Boleh Buka Kelas Tatap Muka

Hal tersebut juga dibenarkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cikande, Mulyadi. Saat dikonfirmasi Mulyadi membenarkan jika bantuan Bosda dari Provinsi Banten tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, kata Mulyadi, penggunaan dana Bosda lebih diperuntukkan honorarium tenaga pendidik dan pendidikan, sehingga dari pada itu banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan berkenaan dengan kegiatan sekolah.

“Kalau tahun lalu kami masih bisa melakukan rehab ruangan, toilet dan pengecoran lapangan basket. Tapi kalau sekarang karena dana Bosda-nya hanya untuk tenaga honorer, jadi untuk kegiatan operasional kami hanya mengandalkan dana Bosnas,” jelasnya.

Pada tahun ini, lanjut Mulyadi, besaran dana Bosda yang diterimanya menurun sekitar Rp700 juta dibanding tahun lalu yang diterima sekitar Rp3 miliar lebih. Sedangkan kalau untuk bantuan dari Bosnas yang didapatkan sekitar Rp1,773 miliar, karena perhitungannya Rp1,5 juta/siswa dari total siswa sebanyak 1.182 orang.

“Penurunan itu ada, cuma di sekolah saya tidak terlalu drastis. Dari Bosnas juga sudah kami lakukan subsidi pulsa internet bagi siswa tidak mampu,” katanya.

BACA JUGA: Driver Ojol di Tangerang Raya Layangkan Surat Ke Gubernur Banten Minta PSBB Dihentikan

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendropa mengatakan, hal ini menjadi salah satu poin yang dipersoalkan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Politisi PDIP itu mengaku, pada saat pembahasan anggaran 2020, hitungan bantuan dana Bosda setiap sekolah itu persiswa. Skema anggaran itu tidak mengalami perubahan sampai DPRD mengetuk palu pengesahan APBD 2020.

“Namun belakangan kok tiba-tiba dalam pelaksanaannya Bosda itu penghitungannya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non ASN, tidak sesuai dengan hasil pembahasan pada saat penganggaran,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya pernah ia pertanyakan dasar hukum pelaksanaannya. Pada saat itu, Plt Dindikbud Banten mengaku dasar hukumnya adalah Permendikbud yang baru, dan itu bisa menjadi acuan.

“Kalau untuk Permendikbud itu mengatur Bosnas, saya juga tahu itu. Bahkan Bosnas bisa dipakai untuk pembelian pulsa siswa juga sudah ada aturannya. Tapi ini Bosda, yang dasar hukumnya harus mengacu kepada Pergub,” jelas Yeremia.

Diakui Yeremia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dindikbud Banten, salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait penggunaan dana Bosda ini, pihaknya akan minta klarifikasinya.

“Kalau hitungannya guru honorer, pasti ada Silpa anggaran yang tidak terserap. Kami akan tanyakan itu,” tegasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.