Pengusaha Konstruksi Tuding Kantor ULP Pandeglang Monopoli Proyek

  • Whatsapp
Kadin
Sejumlah pengusaha konstruksi Kadin PB mendatangi kantior ULP Pandeglang, memprotes tahapan lelang proyek puskesmas.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Paradigma Baru, menyantroni Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang, Banten. Aksi itu dilakukan karena mereka menduga ada monopoli proyek yang dilakukan pengelola ULP.

Kedatangan para pengusahan kontruksi itu ingin mempertanyakan mekanismes proses lelang, dan mencari pejabat yang bertanggungjawab mengelola ULP tersebut. Situasi di ULP sempat tegang, karena para pengusahan itu tidak bisa bertemu dengan kepala ULP. Namun ketegangan itu sedikit mencair setelah petugas Polres Pandeglang tiba ke lokasi untuk pengamanan.

Bacaan Lainnya

Setelah beberapa jam menunggu, para pengusahan baru ditemui Ketua ULP, Roni dan melakukan diskusi terkait adanya dugaan monopoli proyek tersebut.

Ketua Kadin PB Pandeglang, Rd Deden Hertandi mengatakan, sejumlah pengusaha banyak yang mengadu kepadanya bahwa proses lelang paket pekerjaan di ULP terkesan dipersulit Kelompok Kerja (Pokja). Tak hanya itu, ia juga menilai proses lelang terhadap lima paket pekerjaan pembangunan Puskesmas di ULP Pandeglang terkesan terburu-buru dan tidak ada tahapan pengecekan.

“Kedatangan kami ke ULP karena kami menilai ada aroma monopoli proyek. Saya menerima banyak aduan dari para pengusaha, kalau proses lelang di ULP sulit bahkan terkesan dipersulit,” ungkapnya, Rabu (27/5/2020).

Deden juga menilai, di ULP ini telah terjadi kesewenang-wenangan pejabat ULP dan monopoli proyek oleh segelintir pihak, serta adanya pemanfaatan situasi ditengah pandemi covid-19. “Kami minta lelang dilakukan evaluasi. Sebab pengadaan barang dan jasa harus transparan, profesional dan mengedepankan hati nurani,” mintanya.

Lanjut Deden, kelima paket pekerjaan pembangunan Puskesmas diduga sudah ada pengondisian, seperti proyek pembangunan Puskesmas Carita, dengan nilai anggaran sebesar Rp6,4 miliar, Puskesmas Angsana sebesar Rp5, 1 miliar, Panimbang sebesar Rp 6,4 miliar, Sumur sebesar Rp 6,4 miliar, dan Puskesmas Picung sebesar lebih dari Rp 6, 4 miliar.

Karena, kata Deden, pada tanggal 15 sampai 19 Mesi 2020, dilakukan tahapan unggah dokumen penawaran. Lalu pada 19 sampai 26 Mei proses evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga.

“Nah lalu kapan Pokja ULP melakukan one the spot? Sementara waktu terpotong hari libur, kemudian perusahaan dari nomor urut satu sampai enam dilewat dan langsung ke perusahaan nomor urut 7,” katanya.

Ketua Bidang Jasa Kontruksi Umum dan Industri Kadin PB Pandeglang, Ilma Fatwa menilai, proses lelang di ULP sudah dikondisikan sejak awal. Sebab ia melihat, ada prosedur yang dilewati dengan langsung menyampaikan undangan pembuktian kepada perusahaan calon pemenang lelang.

“Kalau mau punya sekelompk organisasi pengusaha (Gapensi), berarti Pandeglang ini punya Gapensi. Sekalian umumkan di ULP semua paket proyek sudah dimiliki sekelompok pengusaha, yang lain jangan masuk,” tutur Ilma dengan nada emosi.

Sementara, Kasubag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ULP Pandeglang, Usep Sudarman mengaku, terkait klariifkasi lapangan itu menyusul setelah terbit Surat Edaran dari LKPP dan PU dalam rangka penanganan covid-19.

“SE itu kami beritahu kepada peserta lelang melalui undangan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala ULP Pandeglang Roni mengaatakan, pihaknya berjanji akan melakukam evaluasi proses lelang kelima paket proyek pembangunan Puskesmas. “Kami akan melakukan perpanjangan masa evaluasi, untuk kelima proyek Puskesmas,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.