Penghapusan Pegawai Honor Dianggap Belum Jelas

oleh -
Tenaga Kerja Honorer
Ilustrasi Penghapusan Tenaga Kerja Honorer

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II DPR RI menyetujui penghapusan tenaga kerja honor, pegawai tidak tetap, serta status kepegawaian lainnya dari instansi pemerintahan.

Penghapusan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN). Pegawai honor yang ada nantinya akan diangkat menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Alqosim mengatakan, aturan penghapusan pegawai honor belum jelas. Pasalnya tidak ada keterangan rinci mengenai honorer kategori 2 (K2) atau non K2. Serta tidak ada keterangan mengenai masa kerja pegawai honor yang akan dihapus.

“Wacananya kan honorer akan dijadikan P3K, tapi tidak dijelaskan apakah K2 apa non K2? Tidak ada keterangan masa kerjanya berapa tahun? Honorer itu sampai hari ini tidak ada batasan. Lalu apakah harus menjalani tes lagi, kami belum tahu,” kata Martin kepada wartawan di Kota Serang, Selasa (21/1/2020).

Namun demikian Martin mengaku bergembira bila wacana honorer diangkat menjadi P3K benar-benar terealisasi. “Tapi harus diperjelas dulu, sebab P3K yang kemarin saja belum ada kabar lolos atau tidaknya,” imbuhnya.

BACA JUGA:

. Pemprov Banten Bakal Tertibkan Pegawai Honor

. Pegawai Honor Jangan Manipulasi Data

. Pegawai Non PNS Provinsi Banten Tuntut Kenaikan Honor

Martin menyebut pegawai honor K2 se Indonesia jumlahnya 142.000 orang. Sedangkan di Banten, kata dia, secara total jumlahnya 25.000 orang. Pegawai honor di Banten paling banyak berada di Tangerang. Di Kota Serang 1.000 orang, Kabupaten Serang 1.500 orang, Kota Cilegon 417 orang, dan Pandeglang ada sebanytak 5.000 honorer.

Martin mengaku akan melihat sisi hukumnya apakah P3K itu nantinya akan diserahkan ke daerah atau pusat. Jika ke daerah, menurut Martin, apakah APBD mampu membayar gaji P3K yang sama dengan ASN.

“Yang membedakan hanya P3K tidak ada pensiun. Kami khawatir dikembalikan ke daerah. Kami berharap P3K dihandle pusat,” katanya.

Pihaknya juga berharap BKD provinsi, kabupaten atau kota, serta seluruh honorer bisa mengawasi data-data pegawai honor. Pihaknya khawatir munculnya data siluman pegawai honor. “Regulasinya seperti apa, aturanya seperti apa juga belum jelas. Kami berharap ini benar-benar niat baik pemerintah untuk membantu honorer,” jelas Martin.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.