Penggugat Gubernur Banten Cabut Gugatan di PN Serang

  • Whatsapp
gubernur banten digugat
Majelis Hakim PN Serang menunda sidang gugatan terhadap Gubernur Banten, Rabu (24/6/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Para penggugat dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bjb melakukan revisi gugatannya. Revisi gugatan itu akan diputuskan dalam persidangan yang rencananya mulai digelar awal Juli nanti.

Pada sidang perdana yang dipimpin Hakim Guse Prayudi, Rabu (24/6/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Serang, majelis hakim secara resmi mengabulkan surat pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat. Untuk selanjutnya, majelis hakim akan membicarakan diterima atau tidaknya gugatan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Jadi sidang kali ini hanya penundaan, karena ada pencabutan dokumen gugatan. Untuk selanjutnya, terkait revisi gugatan akan dilakukan pada sidang awal bulan Juli dengan menghadirkan para pihak terkait,” katanya.

Pengacara penggugat Wahyudi, usai sidang mengatakan, sidang kali ini merupakan penundaan untuk dijadwalkan kembali, karena ada proses revisi gugatan yang dilakukan penggugat. Wahyudi mengaku revisi dilakukan karena dianggap masih ada pihak lain yang harus dimasukkan dalam dokumen gugatan.

Karena pada saat itu, kata dia, ketika akan melakukan revisi dokumen, sudah teregistrasi di PN Serang. Sementara untuk melakukan revisi, berdasarkan aturan yang ada, pihaknya harus mencabut terlebih dahulu untuk kemudian disidangkan kembali. “Pencabutan ini untuk dilakukan revisi, karena aturannya begitu,” ujarnya.

Salah satu penggugat Ojat Sudrajat mengatakan, setelah melakukan kajian dan analisa, ada institusi lain yang diduga turut bertanggungjawab terhadap kondisi Bank Banten saat ini, yakni PT Banten Global Development (BGD) selaku BUMD. Karena, pihaknya akan memasukan BGD dalam revisi gugatannya.

Ojat menambahkan, selain menambahkan tergugat, pihaknya juga menambahkan Petitum dalam gugatannya, yakni indikasi kerugian negara dari penjualan 2.500 aset kredit ASN Pemprov Banten kepada Bank BJB, dari total nilai Rp509 miliar dihargai sebesar Rp330 miliar. Sehingga, menurut Ojat, diduga ada indikasi kerugian sebesar Rp179 miliar.

“Informasinya ada 6.000 kredit ASN lagi yang sedang diproses lagi. Kalau ini terjadi, berarti aset ASN dengan total Rp1,5 triliun yang dihargai hanya Rp800 miliar itu akan benar terjadi. Dan kerugian Pemprov akan bertambah menjadi 700 miliar,” ujarnya.

Ojat melanjutkan, penjualan aset kredit ASN ini aga janggal, karena proses marger-nya saja sampai sekarang belum selesai, tapi penjualan aset sudah dilakukan. “Penjualan aset ini atas rekomendasi persetujuan siapa? Alasannya apa? Dugaan saya ini ada pemufakatan jahat yang terjadi,” ujarnya.

Sementara itu ketua tim pengacara tergugat Gubernur Banten, Asep Busro membenarkan penggugat melakukan pencabutan gugatan. “Jika mengacu pada aturan hukum perdata, pencabutan itu hak penggugat, dan hal itu diperbolehkan selama belum masuk pada fase pemberian jawaban pihak tergugat,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Asep, dengan adanya pencabutan gugatan dan revisi itu, pihaknya menilai ada cacat formlal yuridis dalam proses penyusunan intetitas tergugatnya, sehingga materi gugatan yang dilakukannya terbukti lemah. Hal ini tentu akan berdampak pada putusan majlis hakim nantinya.

“Ini pasti ditolak atau empo oleh majlis hakim. Buat kami ini sudah 1-0. Mestinya semua itu harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PN,” katanya.

Selain dari pada itu, pihaknya juga menghimbau penggugat agar tidak mengeluarkan statement di luar kontek materi gugatan saat persidangan nanti. Jangan mengaitkan masalah ini dengan Bank Banten, karena Pemprov Banten sedang melakukan proses penyehatan Bank Banten.

“Kalau untuk formil yuridiksinya, gugatan ini mestinya dilakukan melalui PTUN, bukan PN. Tapi tidak apalah. Upaya apapun yang dilakukan penggugat, akan kami siapkan pembelaannya,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Agus Mintono mengapresiasi langkah masyarakat Banten yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum.

“Langkah ini merupakan suatu hal baik dalam negara demokrasi. Untuk itu, dia menghimbau masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kinerja Pemprov, lebih baik mengajukan aspirasinya sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang,” katanya.

Agus menegaskan, gubernur komitmen terhadap penyehatan Bank Banten. Tentu butuh waktu untuk melakukan penyehatan itu. “Karena itu kami minta dukungan semua pihak,” katanya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.