Penggiat Anti Korupsi Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Bantar Panjang

oleh -
Penggiat Anti Korupsi Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Bantar Panjang
Kantor Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang/Ist.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM–Lembaga Penggiat Anti Korupsi, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menyoroti kasus dugaan pungutan liar (Pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.Melalui Wakil Koordinatornya, Jupri Nugroho, TRUTH meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk menindaklanjuti apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab kata Jupri, jika hal ini dibiarkan maka akan ada lagi masyarakat yang dirugikan. 

“Karena jelas bahwa Pungli merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Jupri, Senin (31/1/2022).

Jupri menilai jika benar terjadi pungli, apa yang dilakukan oleh pihak desa jelas merupakan sebuah bentuk kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok di lingkungan penyelenggara negara. Terlebih katanya, hal tersebut dilakukan pada jam yang tidak lazim untuk melakukan transaksi. 

BACA JUGA: Warga Desa Bantarpanjang Keluhkan Pungutan Biaya Program PTSL

“Apa yang dilakukan oleh oknum desa Bantar Panjang diduga mendatangi rumah warga pada jam 03.00 dini hari sudah tidak wajar, timbul pertanyaan? Layanan apa yang dilakukan pada jam segitu, apakah 8 jam kerja normal tidak cukup,” katanya.

“Patut diduga ini menjadi tanda bahwa ada hal aneh yang sengaja disembunyikan oleh oknum tersebut, yang memang dilakukan diruang-ruang gelap,” tambahnya. 

BACA JUGA: Protes Biaya PTSL, Warga Geruduk Kantor Kades Bantarpanjang

Maka dari itu, dirinya meminta agar aparat memeriksa semua orang yang terlibat dalam dugaan pungli tersebut. Sebab kata Jupri, apapun alasannya, pungli yang dilakukan oleh oknum Desa Bantar Panjang  jelas melanggar hukum dan ada sanksi pidana.

“Jadi hari ini tinggal menunggu komitmen aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” pungkasnya. (Deri/Hendra)