Pengembang PIK II Bantah Lakukan Reklamasi Pantai Kabupaten Tangerang

  • Whatsapp
reklamasi pantai tangerang
Pansus RZWP3K DPRD Banten meninjau jembatan penghubung antara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta yang dibuat pengembang PIK II di kawasan pesisir Tangerang.

TANGERANG, REDAKSI24.COM – PT Kukuh Mandiri Lestari selaku pengembang proyek properti Pulau Indah Kapuk (PIK) II di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang membantah jika telah melakukan reklamasi laut.

Pengembang mengaku, apa yang dilakukannya hanya normalisasi sepadan pantai yang sebelumnya terkena abrasi ombak laut, yang dalam perencanaan bisnis mereka akan digunakan sebagai lokasi pariwisata.

Bacaan Lainnya

“Di proyek PIK II ini kami tidak melakukan aktivitas reklamasi seperti apa yang masyarakat pahami,” kata Manager PBB dan Perizinan PIK II, Toni Setiawan saat menerima kunjungan lapangan Tim Pansus RZWP3K Provinsi Banten, Kamis (13/8/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pansus RZWP3K Miptahudin beserta rombongan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKKP) Provinsi Banten Suyitno, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tri Nurtopo, Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Banten, Iswandi serta unsur-unsur di bawahnya.

BACA JUGA: Wow, Pesisir Kabupaten Tangerang Sudah Dicaplok Pengembang

Toni melanjutkan, proyek yang dilakukan Agung Sedayu Group memang identik dengan reklamasi, seperti yang dilakukan pada pengembangan PIK I di Jakarta Utara, yang terdiri dari beberapa pulau hasil reklamasi.

Namun pada proyek PIK II ini, kata dia, pihaknya tidak melakukan reklamasi, karena lahan yang digunakan adalah pemukiman warga dan beberapa titik budidaya ikan yang sudah tidak produktif lagi.

“Untuk pemukiman warga sudah kami pindahkan ke tempat khusus, dimana mereka juga kami kumpulkan layaknya perkampungan mereka sebelumnya,” ujarnya.

Namun hal tersebut dibantah anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Anda Suhada. Menurut Anda, yang berkembang di masyarakat, PIK II sudah melakukan aktivitas reklamasi. Hal itu tentu sependapat dengan apa yang dilihatnya di lapangan. Bagaimana pasir Banten dikeruk kemudian diangkut untuk kepentingan reklamasi pengembangan bisnis PIK II.

“Pada kenyataannya masyarakat kami justru mengeluh dengan aktivitas pengeboran pasir yang dilakukan pengembang,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Banten, Iswandi. Menurut Iswandi, secara makna harfiah dari reklamasi itu sendiri merupakan proses penimbunan laut, penimbunan itu biasanya menggunakan media pasir.

“Kata normalisasi yang menjadi pembenaran pihak PIK itu pada hakikatnya adalah reklamasi. Katanya hanya pengurugan untuk menutup titik sepadan pantai yang habis karena faktor abrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RZWP3K Miptahudin menekankan agar apa yang menjadi persoalan di masyarakat harus segera diselesaikan agar harmonisasi antara pengusaha dengan masyarakat terjalin dengan baik.

Selain itu, pengembang juga diminta untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan PAD Provinsi Banten, meskipun secara regulasi pengembangan PIK merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang domainnya ada di pemerintah pusat.

“Regulasi di Pemda-nya akan kami bahas, karena ini melingkupi antar OPD terkait. Tahun depan kami masukkan dalam perencanaan,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.