Pengawasan Lemah, Dana Desa Rawan Dikorupsi

oleh -
Pengawasan Lemah, Dana Desa Rawan Dikorupsi DPMPD kabupaten tangerang
Ilustrasi Dana Desa - Lemahnya pengawasan dalam monitoring dan evaluasi realisasi pembangunan di desa karena terbentur sumber daya manusia (SDM).

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.CO – Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang, Banten, Intan menilai pengelolaan dana desa rawan untuk dikorupsi.

Salah satunya, menurut Intan, lantaran lemahnya pengawasan pada pengalokasian dana desa. Mestinya, lanjut Intan, adanya Pendamping Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lebih dekat untuk pemantauan.

“Pendamping desa segera melaporkan pada kami jika ada yang diragukan dalam pertanggungjawaban dana deas,” ungkap Intan melalaui WhatsApp kepada Redaksi24.com, Selasa (21/9/2021).

Dikatakan Intan, hal itu salah satu peranan pendamping desa, agar tidak terjadi atau peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dana desa.

Namun dia mengakui, lemahnya pengawasan dalam monitoring dan evaluasi realisasi pembangunan di desa karena terbentur sumber daya manusia (SDM).

“Seharusnya cek lokasi, akan tetapi untuk pemantauan 246 desa hanya dari dinas saja, sepertinya waktu akan habis untuk monitoring, sedangkan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami bukan hanya itu,” jelas Intan.

BACA JUGA: Urai Kemacetan, Dishub Alihkan Lalin di Kawasan Islamic Lippo Karawaci

Menanggapi dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2019 oleh salah satu kepala desa, Intan menilai sudah terserap semua bila dilihat dari hasil pertanggungjawabannya.

“Memang anggaran terserap, namun untuk bukti fisik belum tentu terealisasi, karena belum cek lokasi. Namun yang pasti semua laporan penggunaan anggaran sudah disampaikan semua pada SPJ masing-msing desa,” jelasnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif LSM BP2A2N, Ahmad Suhud meminta DPMPD dan Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk melakukan cek fisik hasil pembangunan, khususnya yang didanai dari dana desa.

“Untuk memastikan ada tidaknya hasil pembangunan, harus dibuktikan secara fisik dengan melakukan pengecekan ke lokasi proyek. Jangan hanya menerima SPJ,” tandasnya.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.